Pasal 31

(1) Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang. (2) Pejabat yang berwenang menandatangani DPO: a. Reskrim:

1. para Direktur pada Bareskrim Polri;
2. para Direktur Reskrim Polda; dan
3. para Kasatreskrim Polres; b. Kadensus 88 AT Polri; c. Polair:
4. Direktur Polair Polri; dan
5. Direktur Polair Polda; d. Lalu Lintas:
6. Kabidbingakkum Korlantas Polri; dan
7. Direktur Lalu Lintas Polda; e. Kapolsek. (3) Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO. (4) Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO:

a. fungsi Reskrim:

1. para Direktur pada Bareskrim Polri;
2. para Direktur Reskrim Polda; dan
3. para Kasatreskrim Polres; b. Kadensus 88 AT Polri; c. Polair:
4. Direktur Polair Polri; dan
5. Direktur Polair Polda; d. fungsi Lalu Lintas:
6. Kabidbingakkum Korlantas Polri; dan
7. Direktur Lalu Lintas Polda; e. Kapolsek.