Peraturan Badan Nomor 022 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DESAIN

(1) Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTB2RD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material. (2) BTB2RD dipimpin oleh Kepala.

BTB2RD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTB2RD menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan studi kelayakan dan desain kerekayasaan dalam bidang energi, industri kimia, dan agroindustri; b. pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan dalam bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa desain; c. pelayanan jasa pengujian bahan bakar yang terakreditasi; d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana balai; dan e. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain.

BTB2RD terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga Balai, pelayanan jasa dan kerja sama. (2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan: a. penyusunan rencana teknis operasional dan teknis pendukung, serta mengkoordinasikan pelaksanaan penguasaan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain; dan b. pendampingan dan

melalui penguasaan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa teknologi dan kerja sama antar instansi, masyarakat, dan industri.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTB2RD harus menyusun peta proses bisnis.

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa disain secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BTB2RD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BTB2RD berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.

Bagan Organisasi BTB2RD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Perubahan organisasi dan tata kerja BTB2RD ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, ttd. UNGGUL PRIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA