Peraturan Badan Nomor 021 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(1) Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BJIK merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material. (2) BJIK dipimpin oleh Kepala.

BJIK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi jaringan informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BJIK menyelenggarakan fungsi: a. penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah, publik, komunitas ilmu pengetahuan teknologi dan industri; b. pelayanan jasa teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintah pusat dan daerah; c. penyelenggaraan infrastruktur e-government yang diamankan dan audit sistem informasi; dan d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi.

BJIK terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan

c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas : a. melaksanakan program dan penerapan teknologi jaringan informasi untuk mempercepat tumbuhnya inovasi di INDONESIA; b. melaksanakan program dan penerapan teknologi pengelolaan data center dan jaringan pendukung e- government; c. melaksanakan penyusunan standar aplikasi-aplikasi pendukung e-government bagi pemerintah pusat dan daerah; d. melaksanakan program dan penerapan teknologi pengamanan jaringan informasi dan sistem informasi e-government; e. melaksanakan program dan penerapan teknologi audit sistem informasi yang meliputi penyelenggaraan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur; f. melaksanakan difusi dan alih teknologi bidang teknologi informasi kepada mitra pengguna; dan g. melaksanakan kerjasama teknis pengembangan teknologi informasi bidang aplikasi, jaringan data center dan tata kelola. (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan urusan kerja sama dan penerapan layanan teknonogi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pemerintah pusat, daerah, publik, dan industri.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BJIK harus menyusun peta proses bisnis.

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BJIK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BJIK berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.

Bagan Organisasi BJIK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Perubahan organisasi dan tata kerja BJIK ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusn pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Jaringan Informasi lmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 028/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 028/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 028/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, ttd UNGGUL PRIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA