Pasal 2

Setelah penetapan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini:

1. setiap penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini menjadi peraturan yang mengikat.