Pasal 19

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit investigasi dapat dilimpahkan kepada: a. aparat penegak hukum apabila terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang- undangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum; b. panitia urusan piutang negara, apabila tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara; atau c. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern, apabila terjadi reorganisasi instansi unit kerja.