Pasal 19

(1) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a memuat paling sedikit: a. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong orang perseorangan yang memuat:

1. nama lengkap;

2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;

3. tempat dan tanggal lahir;

4. kewarganegaraan;

5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;

6. alamat tempat tinggal terkini; dan

7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; b. pekerjaan; c. sumber dana; d. hubungan usaha dan tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan Advokat; e. hubungan antara Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong orang perseoranganyang ditunjukkan dengan surat kuasa atau Dokumen sejenis lainnya; f. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan g. informasi lain untuk mengetahui profil Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan terkait. (2) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b memuat paling sedikit: a. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong Korporasi yang memuat:

8. nama Korporasi;

9. nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;

10. bentuk Korporasi;

11. bidang usaha;

12. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan

13. alamat Korporasiyang terdaftar, dan alamat domisili apabila terdapat perbedaan dengan alamat Korporasi yang terdaftar; b. sumber dana; c. hubungan usaha dan tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Advokat;

d. hubungan antara Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong Korporasiyang ditunjukkan dengan surat kuasa atau bentuk lainnya; e. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi; f. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi; g. NomorPokok Wajib Pajak; dan h. informasi lain untuk mengetahui profil Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan terkait. (3) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c tergolong perikatan lainnya (legal arrangementss) memuat paling sedikit: a. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong perikatan lainnya (legal arrangements) yang memuat:

1. nama perikatan lainnya (legal arrangements);
2. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
3. alamat perikatan lainnya (legal arrangementss) yang terdaftar, dan alamat domisili apabila terdapat perbedaan dengan alamat perikatan lainnya (legal arrangementss) yang terdaftar; b. sumber dana; c. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Perencana Keuangan; d. hubunganhukum antara Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)yang tergolong perikatan lainnya (legal arrangementss) yang ditunjukkan dengan surat kuasa atau bentuk

lainnya; e. informasi pihak yang tercantum dalam perikatan lainnya (legal arrangement); f. Nomor Pokok Wajib Pajak; g. jenis perikatan lainnya (legal arrangement); h. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan i. informasi lain untuk mengetahui profil Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) wajibdisertai dengan Dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).