Pasal 21

(1) Susunan organisasi Baintelkam Polri meliputi: a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin) terdiri atas:

1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi: a) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar); b) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);

2. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) meliputi: a) Subbagian Personel (Subbagpers); b) Subbagian Logistik (Subbaglog); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);

3. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) meliputi: a) Subbagian Latihan Fungsi (Subbaglatfung); b) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);

4. Bagian Operasional dan Pelatihan (Bagopsnallat) meliputi: a) Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinopsnal); b) Subbagian Pelatihan dan Operasional (Subbaglatopsnal); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);

5. Urusan Tata Usaha (Urtu); b. Biro Analisis (Roanalis) terdiri atas:

6. Bagian Deteksi (Bagdeteksi) meliputi: a) Kelompok Analisis Taktikal (Pokanalistaktikal); dan b) Urusan Administrasi (Urmin);

7. Bagian Produk (Bagprod) meliputi: a) Subbagian Produk Periodik (Subbagprodik); b) Subbagian Produk Khusus (Subbagprodsus); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);

8. Bagian Dokumentasi dan Literatur (Bagdoklit) meliputi: a) Subbagian Dokumentasi (Subbagdok); b) Subbagian Literatur (Subbaglitur); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);

9. Urusan Tata Usaha (Urtu); c. Urusan Keuangan (Urkeu); d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud); e. Bidang Sandi (Bidsandi) terdiri atas:

10. Subbidang Umum Persandian (Subbidumsan);

11. Subbidang Operasional Persandian (Subbidopsnalsan);

12. Subbidang Peralatan Persandian (Subbidpalsan); dan

13. Urusan Administrasi (Urmin); f. Bidang Intelijen dan Teknologi (Bidinteltek) terdiri atas:

14. Subbidang Informasi dan Teknologi (Subbid IT);

15. Subbidang Bantuan Teknologi (Subbidbantek);

16. Subbidang Alat Khusus Intelijen (Subbidalsus); dan

17. Urusan Administrasi (Urmin); g. Bidang Pelayanan Masyarakat (Bidyanmas) terdiri atas:

18. Subbidang Kegiatan Masyarakat (Subbidgiatmas);

19. Subbidang Orang Asing (Subbidoras);

20. Subbidang Senjata dan Bahan Peledak (Subbidsendak); dan

21. Urusan Administrasi (Urmin); h. Bidang Kerja Sama (Bidkerma) terdiri atas:

22. Subbidang Kerja Sama Dalam Negeri (Subbidkermadagri);

23. Subbidang Kerja Sama Luar Negeri (Subbidkermalugri); dan

24. Urusan Administrasi (Urmin); i. Direktorat Politik (Ditpolitik) terdiri atas:

25. Subdirektorat Kepemerintahan; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi (Urmin);

26. Subdirektorat Pembangunan Demokrasi; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi (Urmin);

27. Subdirektorat Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi (Urmin);

28. Urusan Tata Usaha (Urtu); j. Direktorat Ekonomi (Ditekonomi) terdiri atas:

29. Subdirektorat Investasi Perbankan dan Koperasi; a) Unit Opsnal ; dan b) Urusan Administrasi;

30. Subdirektorat Sumber Daya Alam; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;

31. Subdirektorat Sumber Daya Mineral dan Perhubungan; dan a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;

32. Urusan Tata Usaha (Urtu);

k. Direktorat Sosial Budaya (Ditsosbud) terdiri atas:

1. Subdirektorat Kehidupan Bernegara; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;
2. Subdirektorat Pembangunan Sumber Daya Manusia; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;
3. Subdirektorat Sosial Kemasyarakatan; dan a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;
4. Urusan Tata Usaha (Urtu). l. Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg) terdiri atas:
5. Subdirektorat Kejahatan Umum; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;
6. Subdirektorat Kejahatan Keamanan Negara; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;
7. Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara; dan a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;
8. Urusan Tata Usaha (Urtu); m. Direktorat Keamanan Khusus (Ditkamsus) terdiri atas:
9. Subdirektorat Spionase dan Sabotase; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;
10. Subdirektorat Teror dan Radikal; a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;
11. Subdirektorat Propaganda; dan a) Unit Opsnal; dan b) Urusan Administrasi;
12. Urusan Tata Usaha (Urtu).

(2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Baintelkam Polri tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.