Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2010 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.

3. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.

4. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disingkat Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

5. Staf Operasi Polri yang selanjutnya disingkat Sops Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

6. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri yang selanjutnya disingkat Srena Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

7. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disingkat SSDM Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

8. Staf Sarana dan Prasarana Polri yang selanjutnya disingkat Ssarpras Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sarana dan prasarana pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

9. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disingkat Divpropam Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

10. Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disingkat Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

11. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disingkat Divhumas Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

12. Divisi Hubungan Internasional Polri yang selanjutnya disingkat Divhubinter Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan internasional pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

13. Divisi Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya disingkat Div TI Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

14. Staf Ahli Kapolri yang selanjutnya disingkat Sahli Kapolri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

15. Staf Pribadi Pimpinan Polri yang selanjutnya disingkat Spripim Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

16. Sekretariat Umum Polri yang selanjutnya disingkat Setum Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

17. Pelayanan Markas Polri yang selanjutnya disingkat Yanma Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

18. Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang intelijen keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

19. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

20. Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disingkat Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

21. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disingkat Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

22. Korps Brigade Mobil Polri yang selanjutnya disingkat Korbrimob Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang brigade mobil pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

23. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disingkat Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan kejahatan terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

24. Lembaga Pendidikan Polri yang selanjutnya disingkat Lemdikpol adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

25. Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri yang selanjutnya disingkat Puslitbang Polri adalah unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

26. Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya disingkat Puskeu Polri adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

27. Pusat Kedokteran Kesehatan Polri yang selanjutnya disingkat Pusdokkes Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran dan kesehatan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

28. Pusat Sejarah Polri yang selanjutnya disingkat Pusjarah Polri adalah unsur pendukung di bidang sejarah, museum, dan perpustakaan Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas guna menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Mabes Polri.

Prinsip-prinsip peraturan ini: a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki; b. prosedural, yaitu dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan; d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. nesesitas, yaitu dalam penentuan jabatan struktural disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Susunan organisasi Mabes Polri terdiri dari: a. unsur pimpinan; b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan; c. unsur pelaksana tugas pokok; dan d. unsur pendukung.

(1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari: a. Kapolri; dan b. Wakil Kapolri (Wakapolri).

(2) Tugas dan fungsi unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari: a. Itwasum Polri, yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri disingkat Irwasum Polri; b Sops Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi disingkat Asops Kapolri; c. Srena Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran disingkat Asrena Kapolri; d. SSDM Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia disingkat As SDM Kapolri; e. Ssarpras Polri, yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana disingkat Assarpras Kapolri; f. Divpropam Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri disingkat Kadivpropam Polri; g Divkum Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hukum Polri disingkat Kadivkum Polri; h. Divhumas Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri disingkat Kadivhumas Polri; i. Divhubinter Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri disingkat Kadivhubinter Polri; j. Div TI Polri, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri disingkat Kadiv TI Polri; k. Sahli Kapolri, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri disingkat Koorsahli Kapolri; l. Spripim Polri, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri disingkat Koorspripim Polri;

m. Setum Polri, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum Polri disingkat Kasetum Polri; dan n. Yanma Polri, yang dipimpin oleh Kepala Pelayanan Markas Polri disingkat Kayanma Polri.

Susunan organisasi Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut: a. Biro Perencanaan Administrasi (Rorenmin), terdiri dari:

1. Bagian Pengaduan Masyarakat (Bagdumas), meliputi: a) Subbagian Tata Usaha Pengaduan (Subbagtuduan); b) Subbagian Monitoring (Subbagtoring); dan c) Urusan Administrasi (Urmin).
2. Bagian Perencanaan, Sumber Daya, dan Pembinaan Fungsi (Bagrendafung), meliputi: a) Subbagian Perencanaan (Subbagren); b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda); c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan d) Urmin.
3. Bagian Pengendalian Mutu (Bagdalmutu), meliputi: a) Subbagian Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Subbagrik BPK); b) Subbagian Pemeriksaan Polri (Subbagrik Polri); dan c) Urmin.
4. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), meliputi: a) Subbagian Informasi Pengawasan (Subbaginfowas); b) Subbagian Akuntabilitas (Subbagakuntas); dan c) Urmin.
5. Urusan Tata Usaha (Urtu).

b. Urusan Keuangan (Urkeu); c. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud); dan d. Inspektorat Wilayah (Itwil), sejumlah 5 (lima) yang masing-masing dibantu oleh:

1. Inspektorat Bidang (Itbid);
2. Auditor; dan
3. Urtu.

Susunan Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Sops Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut: a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri dari:

1. Subbagren;

2. Subbagsumda; dan

3. Taud. b. Biro Pengkajian dan Strategi (Rojianstra), terdiri dari:

4. Bagian Pengkajian Sistem (Bagjiansis), meliputi: a) Subbagian Pengkajian Sistem Operasi (Subbagjiansisops); b) Subbagian Pengembangan Sistem Operasi (Subbagbangsisops); dan c) Urmin.

5. Bagian Pengkajian Lingkungan (Bagjianling), meliputi: a) Subbagian Pengkajian dan Perencanaan Strategis (Subbag jianrenstra); b) Subbagian Pengkajian Lingkungan Strategis (Subbagjianlingstra); dan c) Urmin.

6. Bagian Program dan Anggaran (Bagprogar), meliputi: a) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran (Subbag sunprogar); b) Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran (Subbag dalprogar); dan c) Urmin.

7. Urtu. c. Biro Pembinaan Operasi (Robinops), terdiri dari:

8. Bagian Perencanaan Operasi (Bagrenops), meliputi: a) Subbagian Perencanaan Operasi Kewilayahan (Subbagrenopswil); b) Subbagian Perencanaan Operasi Terpusat (Subbagrenopspus); dan c) Urmin.

9. Bagian Pembinaan Latihan Operasi (Bagbinlatops), meliputi: a) Subbagian Pelatihan Satuan Operasi (Subbaglatsatops); b) Subbagian Pelatihan Pra Operasi (Subbaglatpraops); dan c) Urmin.

10. Bagian Dukungan Administrasi Operasi (Bagdukminops), meliputi: a) Subbagian Dukungan Administrasi Personel (Subbagdukminpers); b) Subbagian Dukungan Administrasi Materil (Subbagdukminmat); dan c) Urmin.

11. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), meliputi: a) Subbagian Analisis dan Evaluasi Operasi Terpusat (Subbag anevopspus); b) Subbagian Analisis dan Evaluasi Operasi Kewilayahan (Subbag anevopswil); dan c) Urmin.

12. Urtu.

d. Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga (Rokerma KL), terdiri dari:

1. Bagian Kesepakatan Kerja Sama (Bagpakatkerma), meliputi: a) Subbagian Kementerian (Subbagkemen); b) Subbagian Kelembagaan (Subbagkelem); dan c) Urmin.
2. Bagian Koordinasi Program (Bagkoorprog), meliputi: a) Subbagian Program Prioritas (Subbagprogtas); b) Subbagian Program Khusus (Subbagprogsus); dan c) Urmin.
3. Bagian Monitoring dan Evaluasi (Bagmonev), meliputi: a) Subbagian Monitor (Subbagmon); b) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev); dan c) Urmin.
4. Urtu. e. Biro Pengendalian Operasi (Rodalops), terdiri dari:
5. Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Bagpullahjianta), meliputi: a) Subbagian Data dan Statistik (Subbagdastik); b) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev); dan c) Urmin.
6. Bagian Fasilitas dan Pengendalian (Bagfasdal), meliputi: a) Subbagian Fasilitas Informasi (Subbagfasinfo); b) Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops); dan c) Urmin.
7. Siaga Operasi (Siagaops), meliputi: a) Siagaops A; b) Siagaops B; dan c) Siagaops C.
8. Urtu.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Sops Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Srena Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebagai berikut: a. Bagrenmin, terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda; dan
3. Taud. b. Urkeu; c. Biro Kebijakan dan Strategi (Rojakstra), terdiri dari:
4. Bagian Kebijakan Umum (Bagjakum), meliputi: a) Subbagian Strategi Keamanan (Subbagstrakam); b) Subbagian Strategi Pengembangan (Subbagstrabang); dan c) Urmin.
5. Bagian Kerja Sama (Bagkerma), meliputi: a) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri (Subbagkermadagri); b) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (Subbagkermalugri); dan c) Urmin.
6. Bagian Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri (Bagpinludagri), meliputi: a) Subbagian Pinjaman Luar Negeri (Subbagpinlugri); b) Subbagian Pinjaman Dalam Negeri (Subbagpindagri); dan c) Urmin.
7. Bagian Monitoring dan Evaluasi (Bagmonev), meliputi: a) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran (Subbagmonevprogar); b) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Strategis (Subbagmonevstra); dan c) Urmin.
8. Urtu.

d. Biro Kelembagaan dan Tata Laksana (Rolemtala), terdiri dari:

1. Bagian Kelembagaan (Baglem), meliputi: a) Subbagian Kelembagaan Pusat (Subbaglempus); b) Subbagian Kelembagaan Wilayah (Subbaglemwil); dan c) Urmin.

2. Bagian Tata Laksana (Bagtala), meliputi: a) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet); b) Subbagian Pembinaan Manajemen (Subbagbinjemen); dan c) Urmin.

3. Bagian Monitor dan Evaluasi (Bagmonev), meliputi: a) Subbagian Monitor dan Evaluasi Kelembagaan (Subbag monevlem); b) Subbagian Monitor dan Evaluasi Tata Laksana (Subbag monevtala); dan c) Urmin.

4. Urtu. e. Biro Manajemen Anggaran (Rojemengar), terdiri dari:

5. Bagian Perencanaan Anggaran Tahunan (Bagrengarta), meliputi: a) Subbagian Anggaran I (Subbaggar I); b) Subbagian Anggaran II (Subbaggar II); c) Subbagian Anggaran III (Subbaggar III); dan d) Urmin.

6. Bagian Perencanaan Anggaran Khusus (Bagrengarsus), meliputi: a) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Subbag PNBP); b) Subbagian Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Subbag Non APBN); dan c) Urmin.

7. Bagian Pelaksanaan Anggaran Revisi (Baglakgarrev), meliputi: a) Subbagian Revisi Anggaran (Subbagrevgar); b) Subbagian Pelaksanaan Anggaran Tertentu (Subbaglakgarter); dan c) Urmin.

8. Bagian Laporan Penggunaan Anggaran (Baglapgungar), meliputi: a) Subbagian Laporan Anggaran Tahunan (Subbaglapgarta); b) Subbagian Laporan Anggaran Khusus (Subbaglapgarsus); c) Subbagian Laporan Anggaran Revisi (Subbaglapgarrev); dan d) Urmin.

9. Urtu. f. Biro Reformasi Birokrasi Polri (Ro RBP), terdiri dari:

10. Bagian Sistem Informasi dan Laporan (Bagsisinfolap), meliputi: a) Subbagian Sistem Informasi (Subbagsisinfo); b) Subbagian Sistem Laporan (Subbagsislap); dan c) Urmin.

11. Bagian Pengkajian dan Analisis (Bagjianalis), meliputi: a) Subbagian Pengkajian (Subbagjian); b) Subbagian Analisis (Subbaganalis); dan c) Urmin.

12. Urtu.

Susunan Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Srena Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi SSDM Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebagai berikut: a. Bagrenmin, terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda; dan
3. Taud. b. Urkeu;

c. Biro Pengkajian dan Strategi (Rojianstra), terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan (Bagren), meliputi: a) Subbagian Perencanaan Anggaran (Subbagrengar); b) Subbagian Perencanaan Personel (Subbagrenpers); c) Subbagian Perencanaan Strategis (Subbagrenstra); dan d) Urmin.
2. Bagian Pengkajian Sistem (Bagjiansis), meliputi: a) Subbagian Sistem Pengendalian Personel (Subbagsisdalpers); b) Subbagian Sistem Pembinaan Karier (Subbagsisbinkar); c) Subbagian Sistem Perawatan Personel dan Psikologi (Subbagsiswatperspsi); dan d) Urmin.
3. Bagian Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (Bagjakdiklat), meliputi: a) Subbagian Kebijakan Program Pendidikan dan Pelatihan (Subbagjakprodiklat); b) Subbagian Kebijakan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan (Subbagjakkermadiklat); dan c) Urmin.
4. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), meliputi: a) Subbagian Analisis dan Evaluasi Pengendalian Program (Subbaganevdalpro); b) Subbagian Analisis dan Evaluasi Pengendalian dan Kemampuan Personel (Subbaganevdalpuanpers); c) Subbagian Analisis dan Evaluasi Pembinaan Karier (Subbag anevbinkar); d) Subbagian Analisis dan Evaluasi Perawatan Personel dan Psikologi (Subbaganevwatperspsi); dan e) Urmin.
5. Urtu. d. Biro Pengendalian Personel (Rodalpers), terdiri dari:
6. Bagian Penyediaan Personel (Bagdiapers), meliputi:

a) Subbagian Penerimaan (Subbagrim); b) Subbagian Pengangkatan, Penempatan Dinas dan Kepegawaian (Subbagtandispeg); dan c) Urmin. 2. Bagian Penerimaan Pendidikan PNS (Bagrimdik PNS), meliputi: a) Subbagian Penerimaan dan Penempatan PNS (Subbagrimtan PNS); b) Subbagian Penempatan Pendidikan dan Pelatihan PNS (Subbagtandiklat PNS); dan c) Urmin. 3. Bagian Penyeleksian Pendidikan (Baglekdik), meliputi: a) Subbagian Penyeleksian Pendidikan Pengembangan Umum (Subbaglekdikbangum); b) Subbagian Penyeleksian Pendidikan Pengembangan Spesialisasi dan IPTEK (Subbaglekdikbangspes IPTEK); c) Subbagian Alih Golongan (Subbagagol); dan d) Urmin. 4. Urtu. e. Biro Pembinaan Karier (Robinkar), terdiri dari:

1. Bagian Mutasi Jabatan (Bagmutjab), meliputi: a) Subbagian Mutasi Jabatan Perwira Menengah dan Tinggi (Subbagmutjabpamenti); b) Subbagian Mutasi Jabatan Perwira Pertama (Subbagmutjabpama); c) Subbagian Mutasi Brigadir (Subbagmutbrig); d) Subbagian Mutasi Jabatan PNS (Subbagmutjab PNS); dan e) Urmin.

2. Bagian Kepangkatan (Bagpangkat), meliputi: a) Subbagian Kepangkatan Perwira (Subbagkatpa); b) Subbagian Kepangkatan Brigadir (Subbagkatbrig); c) Subbagian Kepangkatan PNS (Subbagkat PNS); dan d) Urmin.

3. Bagian Penugasan Khusus (Baggassus), meliputi: a) Subbagian Penugasan Khusus Dalam Negeri (Subbag gassusdagri); b) Subbagian Penugasan Khusus Luar Negeri (Subbaggassuslugri); c) Subbagian Penyeleksian Penugasan Khusus (Subbaglekgassus); d) Subbagian Pemberdayaan Polisi Wanita (Subbagdayapolwan); dan e) Urmin.

4. Bagian Informasi Personel (Baginfopers), meliputi: a) Subbagian Sistem Informasi (Subbagsisinfo); b) Subbagian Pengolahan Data Elektronik (Subbaglahtalek); c) Subbagian Administrasi dan Dokumen (Subbagmindok); dan d) Urmin.

5. Bagian Penilaian Kompetensi (Bagpenkompeten), terdiri dari: a) Subbagian Perencanaan Program (Subbagrenprog); b) Subbagian Kompetensi (Subbagkompeten); c) Subbagian Monitor dan Evaluasi (Subbagmonev); dan d) Urmin.

6. Urtu. f. Biro Perawatan Personel (Rowatpers), terdiri dari:

7. Bagian Pembinaan Religi (Bagbinreligi), meliputi: a) Subbagian Kerohanian Islam (Subbagrohis); b) Subbagian Kerohanian Protestan dan Katolik (Subbagrohprokat); c) Subbagian Kerohanian Hindu, Budha, dan Keyakinan Lain (Subbagrohhinbudkin); dan d) Urmin.

8. Bagian Pembinaan Jasmani (Bagbinjas), meliputi: a) Subbagian Seleksi Kesamaptaan Jasmani (Subbaglektanjas); b) Subbagian Pemeliharaan dan Peningkatan Kesamaptaan (Subbagharkatan);

c) Subbagian Beladiri (Subbagladir); dan d) Urmin. 3. Bagian Pelayanan Hak (Bagyanhak), meliputi: a) Subbagian Administrasi Gaji Berkala dan Perjalanan Dinas Mutasi (Subbagjijaldis); b) Subbagian Perizinan dan Cuti, Tanda Kehormatan, dan Pemakaman (Subbagtihorkam); c) Subbagian Sosial, Perumahan, dan Asuransi Pendidikan (Subbagsosrumdik); dan d) Urmin. 4. Bagian Pengakhiran Dinas (Bagkhirdin), meliputi: a) Subbagian Pensiunan dan Penyaluran Kerja (Subbagsiunlurja); b) Subbagian Pensiunan PNS (Subbagsiun PNS); c) Subbagian Pemberhentian dan Pengaktifan (Subbaghentif); dan d) Urmin. 5. Urtu. g. Biro Psikologi (Ropsi), terdiri dari:

1. Bagian Psikologi Kepolisian (Bagpsipol), meliputi: a) Subbagian Psikologi Keamanan (Subbagpsikam); b) Subbagian Psikiologi Kriminal (Subbagpsikrim); c) Subbagian Psikologi Pelayanan Masyarakat (Subbagpsiyanmas); dan d) Urmin.

2. Bagian Psikologi Personel (Bagpsipers), meliputi: a) Subbagian Seleksi Psikologi (Subbaglekpsi); b) Subbagian Klasifikasi Psikologi (Subbagklaspsi); c) Subbagian Pengajaran Mental Psikologi (Subbagjartalpsi); dan d) Urmin.

3. Bagian Laboratorium Psikologi (Baglabpsi), meliputi: a) Subbagian Pengembangan Materi Tes (Subbagbangmattes); b) Subbagian Arsip dan Data (Subbagarta); c) Subbagian Penelitian Psikologi (Subbaglitpsi); dan d) Urmin.

4. Urtu. h. Urkeu.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel SSDM Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Ssarpras Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sebagai berikut: a. Bagrenmin terdiri dari:

1. Subbagren;

2. Subbagsumda; dan

3. Taud. b. Urkeu; c. Biro Pengkajian dan Strategi (Rojianstra), terdiri dari:

4. Bagian Perencanaan Sarana Prasarana (Bagrensarpras), meliputi: a) Subbagian Perencanaan Anggaran (Subbagrengar); b) Subbagian Perencanaan Peralatan (Subbagrenpal); c) Subbagian Perencanaan Perbekalan Umum (Subbagrenbekum); d) Subbagian Perencanaan Fasilitas dan Konstruksi (Subbag renfaskon); dan e) Urmin.

5. Bagian Pengkajian Sistem (Bagjiansis), meliputi: a) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet); b) Subbagian Standardisasi (Subbagstandar); dan c) Urmin.

6. Bagian Kerja Sama Pengadaan Luar Negeri (Bagkermaadalugri), meliputi: a) Subbagian Perencanaan Pengadaan (Subbagrenada); b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan (Subbaglakada); c) Subbagian Pengendalian Pengadaan (Subbagdalada); d) Subbagian Distribusi dan Inventarisasi (Subbagdisiinvent); dan e) Urmin.

7. Bagian Informasi Sarana Prasarana (Baginfosarpras), meliputi: a) Subbagian Informasi Perbekalan Umum (Subbaginfobekum); b) Subbagian Informasi Peralatan (Subbaginfopal); c) Subbagian Informasi Fasilitas dan Konstruksi (Subbaginfofaskon); dan d) Urmin.

8. Urtu. d. Biro Perbekalan Umum (Robekum), terdiri dari:

9. Bagian Pengadaan (Bagada), meliputi: a) Subbagian Pengujian Teknis (Subbagjinnis); b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan (Subbaglakada); c) Subbagian Pengendalian Pengadaan (Subbagdalada); dan d) Urmin.

10. Bagian Distribusi (Bagdisi), meliputi: a) Subbagian Administrasi Pendistribusian (Subbagmindisi); b) Subbagian Pengendalian Pendistribusian (Subbagdaldisi); c) Subbagian Makanan dan Perminyakan (Subbagkanpermin); dan d) Urmin.

11. Bagian Inventarisasi (Baginvent), meliputi: a) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Subbagpullahta); b) Subbagian Pengendalian Materiil (Subbagdalmat); c) Subbagian Penghapusan (Subbaghapus); dan d) Urmin.

12. Urtu. e. Biro Peralatan (Ropal), terdiri dari:

13. Bagian Pengadaan (Bagada), meliputi: a) Subbagian Pengujian Teknis (Subbagjinnis); b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan (Subbaglakada); c) Subbagian Pengendalian Pengadaan (Subbagdalada); dan d) Urmin.

14. Bagian Distribusi (Bagdisi), meliputi: a) Subbagian Administrasi Pendistribusian (Subbagmindisi); b) Subbagian Perbengkelan Persenjataan dan Amunisi (Subbag bengsenmu); c) Subbagian Perbengkelan Peralatan dan Angkutan (Subbag bengpalang); d) Subbagian Pengendalian Distribusi (Subbagdaldisi); dan e) Urmin.

15. Bagian Inventarisasi (Baginvent), meliputi: a) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Subbagpullahta); b) Subbagian Pengendalian Materiil (Subbagdalmat); c) Subbagian Penghapusan (Subbaghapus); dan d) Urmin.

16. Urtu. f. Biro Fasilitas dan Konstruksi (Rofaskon), terdiri dari:

17. Bagian Pengadaan (Bagada), meliputi:

a) Subbagian Pengujian Teknis (Subbagjinnis); b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan (Subbaglakada); c) Subbagian Pengendalian Pengadaan (Subbagdalada); dan d) Urmin. 2. Bagian Pengawasan Bangunan (Bagwasbang), meliputi: a) Subbagian Pengawasan dan Pengendalian (Subbagwasdal); b) Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev); dan c) Urmin. 3. Bagian Inventarisasi (Baginvent), meliputi: a) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Subbagpullahta); b) Subbagian Pengendalian Fasilitas (Subbagdalfas); c) Subbagian Penghapusan (Subbaghapus); dan d) Urmin. 4. Urtu. g. Depo Materiil (Domat), terdiri dari:

1. Subbagian Penerimaan dan Penyaluran (Subbagrimlur);
2. Subbagian Ekspedisi (Subbagekspedisi); dan
3. Urmin.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Ssarpras Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran “E” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Divpropam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari: a. Bagrenmin terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Urmin.

b. Bagian Pelayanan dan Pengaduan (Bagyanduan), terdiri dari:

1. Subbagian Penerimaan Laporan (Subbagtrimlap);
2. Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Subbagmonev); dan
3. Urmin. c. Bagian Rehabilitasi Personel (Bagrehabpers), terdiri dari:
4. Subbagian Registrasi, Penelitian dan Penetapan (Subbagreglittap);
5. Subbagian Pembinaan Pemulihan Profesi (Subbagbinlihprof); dan
6. Urmin. d. Urkeu; e. Taud; f. Biro Pengamanan Internal (Ropaminal), terdiri dari:
7. Sekretariat Biro (Setro);
8. Bagian Pembinaan Pengamanan (Bagbinpam), meliputi: a) Subbagian Pengamanan Personel dan Bahan Keterangan (Subbagpampersbaket); b) Subbagian Pengamanan Materiil (Subbagpammat); c) Subbagian Pengamanan Kegiatan (Subbagpamgiat); dan d) Urmin.
9. Bagian Penelitian Personel (Baglitpers), meliputi: a) Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinopsnal); b) Subbagian Pencatatan Personel (Subbagcatpers); dan c) Urmin.
10. Bagian Produksi Dokumentasi (Bagprodok), meliputi: a) Subbagian Produksi, Analisis, dan Evaluasi (Subbagprodanev); b) Subbagian Dokumentasi (Subbagdok); dan c) Urmin.
11. Detasemen (Den), meliputi: a) Den A; b) Den B; dan c) Den C.
12. Urtu.

g. Biro Provos (Roprovos), terdiri dari:

1. Sekretariat Biro (Setro);

2. Bagian Penegakan, Ketertiban dan Disiplin (Baggaktibplin), meliputi: a) Subbagian Pemeliharaan, Ketertiban dan Disiplin (Subbag hartibplin); b) Subbagian Penegakan Disiplin (Subbaggakplin); dan c) Urmin.

3. Bagian Penegakan Hukum (Baggakkum), meliputi: a) Subbagian Persidangan, Hukuman dan Tahanan (Subbag sidkumtah); b) Subbagian Pemeriksaan Umum (Subbagrikum); c) Subbagian Pemeriksaan Khusus (Subbagriksus); d) Subbagian Pengawasan (Subbagwas); dan e) Urmin.

4. Bagian Pengamanan dan Pengawalan (Bagpamwal), meliputi: a) Subbagian Pengamanan (Subbagpam); b) Subbagian Pengawalan (Subbagwal); dan c) Urmin.

5. Urtu. h. Biro Pertanggungjawaban Profesi (Rowabprof), terdiri dari:

6. Sekretariat Biro (Setro);

7. Bagian Standardisasi (Bagstandar), meliputi: a) Subbagian Organisasi Manajemen (Subbagorjemen); b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda); c) Subbagian Akreditasi (Subbagakreditasi); dan d) Urmin.

8. Bagian Pembinaan Etika (Bagbinetika), meliputi: a) Subbagian Kode Etik (Subbagkodeetik); b) Subbagian Penerapan Etika (Subbagrapetika); dan c) Urmin.

9. Bagian Penegakan Etika (Baggaketika), meliputi: a) Subbagian Audit (Subbagaudit); b) Subbagian Pemeriksaan (Subbagriksa); dan c) Urmin.

10. Urtu.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Divpropam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran “F” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Divkum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g sebagai berikut: a. Bagrenmin terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Taud. b. Urkeu; c. Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Rosunluhkum), terdiri dari:
5. Bagian Penyusunan Hukum (Bagsunkum), meliputi: a) Subbagian Penyusunan UNDANG-UNDANG (Subbagsun UU); b) Subbagian Penyusunan PERATURAN PEMERINTAH (Subbagsun PP); c) Subbagian Penyusunan Peraturan Kapolri (Subbagsun Perkap); dan d) Urmin.
6. Bagian Kerja Sama Antar Lembaga (Bagkermalem), meliputi: a) Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Negara (Subbag kermalemneg); b) Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah (Subbag kermalempem); s

c) Subbagian Kerja Sama Antar Non Lembaga (Subbag kermanonlem); dan d) Urmin. 3. Bagian Penyuluhan Hukum (Bagluhkum), meliputi: a) Subbagian Penyuluhan Hak Asasi Manusia (Subbagluh HAM); b) Subbagian Penyuluhan Hukum Internal (Subbagluhkumnal); c) Subbagian Penyuluhan Hukum Masyarakat (Subbagluhkummas); dan d) Urmin. 4. Urtu. d. Biro Bantuan Hukum (Robankum), terdiri dari:

1. Bagian Penerapan Hukum (Bagrapkum), meliputi: a) Subbagian Penerapan Pidana dan HAM (Subbagrappid HAM); b) Subbagian Penerapan Pidana Khusus dan Tertentu (Subbag rappidsuster); c) Subbagian Penerapan Disiplin dan Etika (Subbagrapplinetik); d) Urmin.
2. Bagian Hak Asasi Manusia (Bag HAM), meliputi: a) Subbagian Hak Asasi Manusia Luar Negeri (Subbag HAM lugri); b) Subbagian Hak Asasi Manusia Dalam Negeri (Subbag HAM dagri); dan c) Urmin.
3. Bagian Bantuan Penasehat Hukum (Bagbanhatkum), meliputi: a) Subbagian Bantuan dan Nasehat Hukum Disiplin dan Kode Etik (Subbagbanhatplinetik); b) Subbagian Bantuan dan Nasehat Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (Subbagbanhatpid HAM); c) Subbagian Bantuan dan Nasehat Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Subbagbanhatperdatun); dan d) Urmin.
4. Urtu.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Divkum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran “G” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Divhumas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h sebagai berikut: a. Bagrenmin terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Taud. b. Urkeu; c. Biro Penerangan Masyarakat (Ropenmas), terdiri dari:
5. Bagian Kemitraan (Bagmitra), meliputi: a) Subbagian Kemitraan Dalam Negeri (Subbagmitradagri); b) Subbagian Kemitraan Luar Negeri (Subbagmitralugri); dan c) Urmin.
6. Bagian Penerangan Umum (Bagpenum), meliputi: a) Subbagian Berita (Subbagberita); b) Subbagian Opini dan Analisis Evaluasi (Subbagopinev); dan c) Urmin.
7. Bagian Penerangan Satuan (Bagpensat), meliputi: a) Subbagian Produksi Penerbitan (Subbagprobit); b) Subbagian Penerangan Internal (Subbagpenint); dan c) Urmin.
8. Urtu.

d. Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Ro PID), terdiri dari:

1. Bagian Produksi dan Dokumentasi (Bagprodok), meliputi: a) Subbagian Dokumentasi dan Peliputan (Subbagdokliput); b) Subbagian Bantuan Teknik (Subbagbantek); dan c) Urmin.
2. Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Bagyaninfodok), meliputi: a) Subbagian Pengumpulan, Pengolahan, Informasi dan Dokumentasi (Subbagpullahinfodok); b) Subbagian Penyediaan Informasi dan Dokumentasi (Subbagsediainfodok); dan c) Urmin.
3. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), meliputi: a) Subbagian Pelayanan Persengketaan (Subbagyansengketa); b) Subbagian Pelayanan dan Pengaduan (Subbagyanduan); dan c) Urmin.
4. Urtu.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Divhumas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran “H” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Divhubinter Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I sebagai berikut: a. Bagrenmin terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Urmin.

b. Bagian Protokol (Bagprot), terdiri dari:

1. Subbagian Pelayanan Perjalanan Dinas (Subbagyanjaldis);
2. Subbagian Pelayanan Tamu Dinas (Subbagyantadis); dan
3. Urmin. c. Urkeu; d. Taud; e. Sekretariat NCB Interpol INDONESIA (Set NCB Interpol INDONESIA), terdiri dari:
4. Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter), meliputi: a) Subbagian Kejahatan Umum (Subbagjatum); b) Subbagian Kejahatan Ekonomi Khusus (Subbagjateksus); c) Subbagian Produk Internasional (Subbagprodukinter); d) Subbagian Bantuan Hukum Internasional (Subbagbankuminter); dan e) Urmin.
5. Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter), meliputi: a) Subbagian Teknologi dan Komunikasi (Subbagtekkom); b) Subbagian Informasi dan Data (Subbaginfodata); c) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi (Subbagpubdok); dan d) Urmin.
6. Bagian Konvensi Internasional (Bagkonvinter), meliputi: a) Subbagian Kawasan Amerika dan Eropa (Subbagamerop); b) Subbagian Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Subbagaspasaf); c) Subbagian Organisasi Internasional (Subbag OI); d) Subbagian Perjanjian Internasional (Subbag PI); dan e) Urmin.
7. Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (Baglotas), meliputi: a) Subbagian Liaison Officer (Subbag LO); b) Subbagian Perbatasan (Subbagbatas); dan c) Urmin.
8. Urtu.

f. Biro Misi Internasional (Romisinter), terdiri dari:

1. Bagian Perdamaian dan Kemanusiaan (Bagdamkeman), meliputi: a) Subbagian Perencanaan dan Kegiatan (Subbagrengiat); b) Subbagian Pembekalan dan Latihan (Subbagbeklat); c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Subbagmonev); dan d) Urmin.
2. Bagian Pengembangan Kapasitas (Bagkembangtas), meliputi: a) Subbagian Pembangunan Kapasitas (Subbagbangtas); b) Subbagian Pendidikan dan Latihan (Subbagdiklat); dan c) Urmin.
3. Urtu. g. Atase, Staf Teknis, SLO, dan LO Polri.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Divhubinter Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran “I” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Div TI Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j sebagai berikut: a. Bagrenmin terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Taud. b. Urkeu; c. Biro Teknologi Komunikasi (Rotekkom), terdiri dari:
5. Bagian Pengkajian Sistem Komunikasi (Bagjiansiskom), meliputi:

a) Subbagian Pengkajian dan Pengembangan (Subbagjianbang); b) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet); dan c) Urmin. 2. Bagian Operasional Komunikasi (Bagopsnalkom), meliputi: a) Subbagian Bantuan Komunikasi (Subbagbankom); b) Subbagian Jaringan Komunikasi (Subbagjarkom); dan c) Urmin. 3. Bagian Materiil Komunikasi (Bagmatkom), meliputi: a) Subbagian Materiil (Subbagmat); b) Subbagian Inventarisasi (Subbaginvent); dan c) Urmin. 4. Urtu. d. Biro Teknologi Informasi (Rotekinfo), terdiri dari:

1. Bagian Pengkajian Sistem (Bagjiansis), meliputi: a) Subbagian Pengkajian dan Pengembangan (Subbagjianbang); b) Subbagian Sistem dan Metode (Subbagsismet); dan c) Urmin.
2. Bagian Situs Kepolisian (Bagsituspol), meliputi: a) Subbagian Internet (Subbaginternet); b) Subbagian Intranet (Subbagintranet); dan c) Urmin.
3. Bagian Dukungan Teknis (Bagduknis), meliputi: a) Subbagian Keamanan Sistem (Subbagkamsis); b) Subbagian Sarana Prasarana (Subbagsarpras); dan c) Urmin.
4. Urtu. e. Depo Pemeliharaan dan Perbaikan (Depoharkan), terdiri dari:
5. Subbagian Gudang (Subbaggudang);
6. Subbagian Pemeliharaan dan Perbaikan (Subbagharkan); dan
7. Urmin.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Div TI Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran “J” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Sahli Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k sebagai berikut: a. Sahli Manajemen (Sahlijemen); b. Sahli Sosial Politik (Sahlisospol); c. Sahli Sosial Ekonomi (Sahlisosek); d. Sahli Sosial Budaya (Sahlisosbud); e. Sahli Keamanan (Sahlikam); dan f. Taud.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Sahli Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran “K” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Spripim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l sebagai berikut: a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri dari:

1. Urusan Perencanaan (Urren);
2. Urusan Sumber Daya (Ursumda); dan
3. Urtu. b. Urkeu; c. Sekretariat Pribadi Kapolri (Sekpri Kapolri), terdiri dari:
4. Urusan Produksi (Urprod); dan
5. Urusan Dokumentasi dan Literatur (Urdoklitur).

d. Sekretariat Pribadi Wakapolri (Sekpri Wakapolri), dibantu oleh Urusan Administrasi (Urmin); e. Subbagian Penghubung dan Protokol (Subbagbungkol), terdiri dari:

1. Urusan Penghubung (Urbung); dan
2. Urusan Protokol (Urprot). f. Urusan Rumah Tangga (Urrumga).

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Spripim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran “L” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Setum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m sebagai berikut: a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri dari:

1. Urren;
2. Ursumda; dan
3. Urtu. b. Urkeu; c. Subbagian Pembinaan Sekretariat (Subbagbinset); d. Subbagian Arsip (Subbagarsip); e. Subbagian Tata Naskah (Subbagtakah); f. Subbagian Umum (Subbagum); dan g. Kantor Pos (Kanpos).

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Setum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran “M” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Yanma Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n sebagai berikut:

a. Subbagrenmin terdiri dari:

1. Urren;
2. Ursarpras;
3. Urusan Personel (Urpers); dan
4. Urtu. b. Urkeu; c. Subbagian Pelayanan Umum (Subbagyanum), terdiri dari:
5. Urusan Pelayanan Fasilitas Protokol (Uryanfaskol);
6. Urusan Pelayanan Komunikasi dan Distribusi (Uryankomdisi); dan
7. Urmin; d. Subbagian Angkutan dan Perbengkelan (Subbagangbeng), terdiri dari:
8. Urusan Angkutan (Urang);
9. Urusan Perbengkelan (Urbeng); dan
10. Urmin. e. Subbagian Pemeliharaan (Subbaghar), terdiri dari:
11. Urusan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Urharbangling);
12. Urusan Pemeliharaan Instalasi (Urharinstalasi); dan
13. Urmin. f. Subbagian Pengamanan Protokol (Subbagpamkol), terdiri dari:
14. Kompi A, Kompi B, dan Kompi C (Kie A, B, dan C);
15. Urusan Operasi (Urops); dan
16. Urmin. g. Subbagian Musik (Subbagsik), terdiri dari:
17. Unit Musik Polri (Unit Sik Pol);
18. Unit Musik Umum (Unit Sik Um);
19. Urops; dan
20. Urmin.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Yanma Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran “N” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari: a. Baintelkam Polri; b. Baharkam Polri; c. Bareskrim Polri; d. Korlantas Polri; e. Korbrimob Polri; dan f. Densus 88 AT Polri.

Susunan organisasi Baintelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sebagai berikut: a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan (Bagren), meliputi: a) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar); b) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan c) Urmin.

2. Bagian Sumber Daya (Bagsumda), meliputi: a) Subbagian Personel (Subbagpers); b) Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras); dan c) Urmin.

3. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung), meliputi: a) Subbagian Latihan Fungsi (Subbaglatfung); b) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet); dan c) Urmin.

4. Bagian Operasional dan Pelatihan (Bagopsnallat), meliputi: a) Subbagian Pembinaan Operasional (Subbagbinopsnal); b) Subbagian Pelatihan dan Operasional (Subbaglatopsnal); dan c) Urmin.

5. Urtu. b. Biro Analisis (Roanalis), terdiri dari:

6. Bagian Deteksi (Bagdeteksi), meliputi: a) Kelompok Analisis Taktikal (Pokanalistaktikal); dan b) Urmin.

7. Bagian Produk (Bagprod), meliputi: a) Subbagian Produk Periodik (Subbagprodik); b) Subbagian Produk Khusus (Subbagprodsus); dan c) Urmin.

8. Bagian Dokumentasi dan Literatur (Bagdoklit), meliputi: a) Subbagian Dokumentasi (Subbagdok); b) Subbagian Literatur (Subbaglitur); dan c) Urmin.

9. Urtu. c. Urkeu; d. Taud; e. Bidang Sandi (Bidsandi), terdiri dari:

10. Subbidang Umum Persandian (Subbidumsan);

11. Subbidang Operasional Persandian (Subbidopsnalsan);

12. Subbidang Peralatan Persandian (Subbidpalsan); dan

13. Urmin. f. Bidang Intelijen dan Teknologi (Bidinteltek), terdiri dari:

14. Subbidang Informasi dan Teknologi (Subbid IT);

15. Subbidang Bantuan Teknologi (Subbidbantek);

16. Subbidang Alat Khusus Intelijen (Subbidalsus); dan

17. Urmin.

g. Bidang Pelayanan Masyarakat (Bidyanmas), terdiri dari:

1. Subbidang Kegiatan Masyarakat (Subbidgiatmas);
2. Subbidang Orang Asing (Subbidoras);
3. Subbidang Senjata dan Bahan Peledak (Subbidsendak); dan
4. Urmin. h. Bidang Kerja Sama (Bidkerma), terdiri dari:
5. Subbidang Kerja Sama Dalam Negeri (Subbidkermadagri);
6. Subbidang Kerja Sama Luar Negeri (Subbidkermalugri); dan
7. Urmin. i. Direktorat Politik (Ditpolitik), terdiri dari:
8. Subdirektorat I (Subdit I);
9. Subdirektorat II (Subdit II);
10. Subdirektorat III (Subdit III); dan
11. Urtu. j. Direktorat Ekonomi (Ditekonomi), terdiri dari:
12. Subdirektorat I (Subdit I);
13. Subdirektorat II (Subdit II);
14. Subdirektorat III (Subdit III); dan
15. Urtu. k. Direktorat Sosial Budaya (Ditsosbud), terdiri dari:
16. Subdirektorat I (Subdit I);
17. Subdirektorat II (Subdit II);
18. Subdirektorat III (Subdit III); dan
19. Urtu. l. Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg), terdiri dari:
20. Subdirektorat I (Subdit I);
21. Subdirektorat II (Subdit II);
22. Subdirektorat III (Subdit III); dan
23. Urtu.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Baintelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran “O” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b sebagai berikut: a. Rorenmin terdiri dari:

1. Bagren meliputi: a) Subbagprogar; b) Subbagdalgar; dan c) Urmin.

2. Bagbinfung meliputi: a) Subbaglatfung; b) Subbagbinsismet; dan. c) Urmin.

3. Bagsumda meliputi: a) Subbagpers; b) Subbagsarpras; dan c) Urmin.

4. Urtu. b. Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal), terdiri dari:

5. Bagian Pembinaan dan Latihan (Bagbinlat), meliputi: a) Subbagian Perencanan Operasional Latihan (Subbagrenopsnalat); b) Subbagian Latihan dan Operasional (Subbaglatopsnal); dan c) Urmin.

6. Bagian Kerja Sama (Bagkerma), meliputi: a) Subbagian Kerja Sama Operasi (Subbagkermaops); b) Subbagian Kerja Sama Latihan (Subbagkermalat); dan c) Urmin.

7. Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti), meliputi: a) Subbagian Perawatan dan Tahanan (Subbagwattah); b) Subbagian Barang Bukti (Subbagbarbuk); dan c) Urmin.

8. Urtu. c. Urkeu; d. Taud; e. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), terdiri dari:

9. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), meliputi: a) Urren; b) Ursumda; dan c) Urbinfung.

10. Subbagian Operasional (Subbagopsnal), meliputi: a) Urusan Operasional dan Pelatihan (Uropsnallat); dan b) Urusan Analisis dan Evaluasi (Uranev).

11. Urkeu;

12. Urtu;

13. Subdirektorat Pembinaan Penertiban Masyarakat (Subditbintibmas), meliputi: a) Seksi Pembinaan Pemuda, Anak, dan Wanita (Sibinpenakta); b) Seksi Penertiban Sosial (Sitibsos); c) Seksi Koordinasi dan Rehabilitasi (Sikorrehab); dan d) Urmin.

14. Sub Direktorat Pembinaan Keamanan Swakarsa (Subditbinkamsa), meliputi:

a) Seksi Pembinaan Satuan Pengamanan (Sibinsatpam); b) Seksi Pengawasan Jasa Pengamanan (Siwasjaspam); c) Seksi Manajemen Pengamanan (Sijemenpam); dan d) Urmin. 7. Sub Direktorat Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Subditbinpolmas), meliputi: a) Seksi Pembinaan dan Kemampuan (Sibinpuan); b) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat (Sibinpotmas); c) Seksi Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Sibinsiskamling); dan d) Urmin. 8. Sub Direktorat Pembinaan Polisi Khusus (Subditbinpolsus), meliputi: a) Seksi Pembinaan dan Pelatihan (Sibinlat); b) Seksi Koordinasi dan Pengawasan (Sikorwas); c) Seksi Analisis dan Evaluasi (Sianev); dan d) Urmin. f. Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara), terdiri dari:

1. Subbagrenmin meliputi: a) Urren; b) Ursumda; dan c) Urbinfung.

2. Subbagopsnal meliputi: a) Uropsnallat; dan b) Uranev.

3. Urkeu;

4. Urtu;

5. Sub Direktorat Tugas Umum (Subditgasum), meliputi: a) Seksi Penjagaan dan Pengaturan (Sigatur); b) Seksi Bantuan dan SAR (Siban SAR); dan c) Urmin.

6. Sub Direktorat Pemeliharaan Ketertiban Umum (Subdithartibum), meliputi: a) Seksi Tindak Pidana Ringan (Sitipiring); b) Seksi Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (Si TPTKP); c) Seksi Pengamanan Tenaga Kerja INDONESIA (Sipam TKI); dan d) Urmin.

7. Sub Direktorat Pengendalian Masyarakat (Subditdalmas), meliputi: a) Seksi Negosiasi (Sinego); b) Seksi Pembinaan Pengendalian Massa (Sibindalmas); dan c) Urmin.

8. Sub Direktorat Patroli dan Pengawalan (Subditpatwal), meliputi: a) Seksi Patroli (Sipatroli); b) Seksi Pengawalan (Siwal); dan c) Urmin.

9. Detasemen Perintis (Denperintis), meliputi: a) Subden I; b) Subden II; dan c) Subden III. g. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), terdiri dari:

10. Subbagrenmin meliputi: a) Urren; b) Ursumda; dan c) Urbinfung.

11. Subbagopsnal meliputi: a) Uropsnallat; dan b) Uranev.

12. Urkeu;

13. Urtu;

14. Sub Direktorat Pengamanan Kawasan Tertentu (Subditpamwaster), meliputi:

a) Seksi Pengamanan Kawasan Industri (Sipamwasin); b) Seksi Pengamanan Kawasan Pertambangan (Sipamwastam); c) Seksi Pengamanan Kawasan Perhubungan (Sipamwasperhub); d) Seksi Pengamanan Kawasan Instalasi (Sipamwasinstal); dan e) Urmin. 6. Sub Direktorat Pengamanan VVIP/VIP (Subditpam VVIP/VIP), meliputi: a) Seksi Pengamanan VVIP (Sipam VVIP); b) Seksi Pengamanan VIP (Sipam VIP); dan c) Urmin. 7. Sub Direktorat Pengamanan Pariwisata (Subditpamwisata), meliputi: a) Seksi Pengamanan Objek Wisata (Sipamobwis); dan b) Seksi Pengamanan Wisatawan (Sipamwiswan); dan c) Urmin. 8. Detasemen Pengamanan Operasional (Denpamopsnal), meliputi: a) Subden I; b) Subden II; dan c) Subden III. h. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair), terdiri dari:

1. Subbagrenmin meliputi: a) Urren; b) Ursumda; c) Ursarpras; dan d) Urbinfung.

2. Subbagopsnal meliputi: a) Uropsnallat; dan b) Uranev.

3. Urkeu;

4. Urtu;

5. Sub Direktorat Operasional (Subditopsnal), meliputi: a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Sirendalops); b) Seksi SAR (Si SAR); c) Seksi Teknologi Informasi (Si TI); dan d) Urmin.

6. Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), meliputi: a) Seksi Penyelidikan (Silidik); b) Seksi Penindakan (Sitindak); dan c) Urmin.

7. Sub Direktorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan), meliputi: a) Seksi Dok dan Perkapalan (Sidokpal); b) Seksi Pemeliharaan Mesin dan Listrik (Siharsinlis); c) Seksi Pengkajian dan Teknologi (Sijiantek); dan d) Urmin.

8. Sub Direktorat Kerja Sama (Subditkerma), meliputi: a) Seksi Kerja Sama Dalam Negeri (Sikermadagri); b) Seksi Kerja Sama Luar Negeri (Sikermalugri); dan c) Urmin.

9. Satuan Patroli Nusantara (Satrolnus), meliputi: a) Seksi Patroli dan Pengawalan Perairan (Sipatwalair); b) Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan (Sibinmasair); dan c) Kapal. i. Direktorat Kepolisian Udara (Ditpoludara), terdiri dari:

10. Subbagrenmin meliputi: a) Urren; b) Ursumda; c) Urbinfung; dan d) Urusan Kesehatan Penerbang (Urkesbang).

11. Subbagopsnal meliputi: a) Uropsnallat; b) Urusan Telematika (Urtelematika); c) Urusan Keselamatan Penerbangan dan Kerja (Urselbangja); dan d) Uranev.

12. Urkeu;

13. Urtu;

14. Sub Direktorat Transportasi Udara (Subdittransud), meliputi: a) Seksi Transportasi VIP (Sitrans VIP); b) Seksi Transportasi Personel dan Logistik (Sitransperslog); c) Seksi Perpolisian Masyarakat Dirgantara (Sipolmasdirga); dan d) Urmin.

15. Sub Direktorat Operasi Udara (Subditopsud), meliputi: a) Seksi Operasi Khusus (Siopssus); b) Seksi SAR (Si SAR); c) Seksi Operasi Kewilayahan (Siopswil); dan d) Urmin.

16. Sub Direktorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan), meliputi: a) Seksi Fasilitas (Sifas); b) Seksi Pengkajian dan Teknologi (Sijiantek); c) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan); dan d) Urmin.

17. Sub Direktorat Peningkatan Profesi (Subditkatprof), meliputi: a) Seksi Operasi Pengajaran dan Latihan (Siopsjarlat); b) Seksi Koordinator Siswa (Sikorsis); c) Seksi Tenaga Pendidik (Sigadik); d) Seksi Pendidikan Pelatihan Profesi (Sidiklatprof); dan e) Urmin.

j. Direktorat Satwa (Ditsatwa), terdiri dari:

1. Subbagrenmin meliputi: a) Urren; b) Ursumda; dan c) Urbinfung.
2. Subbagopsnal meliputi: a) Uropsnallat; dan b) Uranev.
3. Urkeu;
4. Urtu;
5. Sub Direktorat Pemeliharaan Veteriner (Subditharvet), meliputi: a) Seksi Pemeliharaan (Sihar); b) Seksi Veteriner (Sivet); dan c) Urmin.
6. Sub Direktorat Pelacakan dan Penangkalan (Subditcakkal), meliputi: a) Detasemen Anjing (Denjing), terdiri dari:

1. Subden Pelacakan Umum (Subdencakum);
2. Subden Pelacakan Khusus (Subdencaksus); dan 3) Subden Pengendalian Massa (Subdendalmas). b) Detasemen Kuda (Denda), terdiri dari:
3. Sub Detasemen Patroli dan Pengawalan (Subdenpatwal);
4. Sub Detasemen Pengendalian Massa (Subdendalmas); dan 3) Sub Detasemen SAR (Subden SAR). c) Urmin.

7. Sub Direktorat Pelatihan Satwa (Subditlat Satwa), meliputi: a) Seksi Operasi Pengajaran dan Latihan (Siopsjarlat); b) Seksi Siswa (Sisiswa); c) Seksi Tenaga Pendidik (Sigadik); dan d) Urmin.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tercantum dalam Lampiran “P” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c sebagai berikut: a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri dari:

1. Bagren, meliputi: a) Subbagprogar; b) Subbagdalgar; dan c) Urmin.
2. Bagbinfung, meliputi: a) Subbaglatfung; b) Subbagbinsismet; dan c) Urmin.
3. Bagsumda, meliputi: a) Subbagpers; dan b) Subbagsarpras; dan c) Urmin.
4. Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti), meliputi: a) Subbagian Perawatan Tahanan (Subbagwattah); b) Subbagian Barang Bukti (Subbagbarbuk); dan c) Urmin.
5. Urtu. b. Biro Pembinaan Operasiopsnal (Robinopsnal), terdiri dari:
6. Bagian Perencanaan Operasional (Bagrenopsnal), meliputi:

a) Subbagian Perencanaan Administrasi Operasi (Subbagrenminops); b) Subbagian Pelatihan Operasi (Subbaglatops); dan c) Urmin. 2. Bagian Kerja Sama (Bagkerma), meliputi: a) Subbagian Luar Negeri (Subbaglugri); b) Subbagian Dalam Negeri (Subbagdagri); dan c) Urmin. 3. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), meliputi: a) Subbagian Pengkajian Data (Subbagjianta); b) Subbagian Pengendalian Perkara (Subbagdalkara); dan c) Urmin. 4. Bagian Reserse Mobil (Bagresmob), meliputi: a) Unit I; b) Unit II; c) Unit III; dan d) Urmin. 5. Bagian Monitoring (Bagmon), meliputi: a) Subbagian Pengendalian Sistem Prosedur (Subbagdalsisdur); b) Subbagian Pengamanan Produk (Subbagpamduk), yang dibantu oleh Tim Monitor; c) Subbagian Pemeliharaan dan Pengembangan (Subbagharbang); dan d) Urmin. 6. Urtu. c. Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik), terdiri dari:

1. Bagian Administrasi Penyidikan (Bagmindik), meliputi: a) Subbagian Pengawasan Administrasi (Subbagwasmin); b) Subbagian Pengawasan Materi dan Berkas (Subbagwasmatkas); dan c) Urmin.

2. Bagian Supervisi dan Pelaporan (Bagvisilap), meliputi: a) Subbagian Supervisi (Subbagvisi); b) Subbagian Pelaporan (Subbaglap); dan c) Urmin.

3. Urtu. d. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS), terdiri dari:

4. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik), meliputi: a) Subbagian Penelitian Perkara (Subbaglitkara); b) Subbagian Administrasi Penyidikan (Subbagminsidik); dan c) Urmin.

5. Bagian Bantuan Operasi (Bagbanops), meliputi: a) Subbagian Pembinaan Sistem (Subbagbinsis); b) Subbagian Bantuan Taktis (Subbagbantis); dan c) Urmin.

6. Bagian Pembinaan PPNS (Bagbin PPNS), meliputi: a) Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan); b) Subbagian Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Subbagbindiklat); dan c) Urmin.

7. Bagian Administrasi Personel PPNS (Bagminpers PPNS), meliputi: a) Subbagian Administrasi (Subbagmin); b) Subbagian Personel (Subbagpers); dan c) Urmin.

8. Urtu. e. Urkeu; f. Taud; g. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pus IKNAS), terdiri dari:

9. Sekretariat (Set), meliputi: a) Subbagren; b) Subbagsumda; c) Subbagbinfung; dan d) Urtu.

10. Urkeu;

11. Bidang Pengembangan Sistem (Bidbangsis), meliputi: a) Subbidang Aplikasi (Subbidaplik); b) Subbidang Jaringan (Subbidjaring); dan c) Urmin.

12. Bidang Pelayanan Informasi Kriminal (Bidyaninfokrim), meliputi: a) Subbidang Pengawasan Data dan Statistik (Subbidwasdastik); b) Subbidang Pelayanan Informasi (Subbidyaninfo); dan c) Urmin.

13. Bidang Kerja Sama (Bidkerma), meliputi: a) Subbidang Antar Instansi, Kementerian, dan Komisi (Subbid tarinskemkom); b) Subbidang Antar Negara (Subbidtarneg); dan c) Urmin.

14. Bidang Pusat Data dan Analisis Kejahatan Transnasional (Bid PDAKT), meliputi: a) Tim Analis; dan b) Urmin. h. Pusat Indonesian Automatic Finger Indentification System (Pus INAFIS), terdiri dari:

15. Set meliputi: a) Subbagren; b) Subbagsumda; c) Subbagbinfung; dan d) Urtu.

16. Bagian Sistem Informasi (Bagsisinfo), meliputi: a) Subbagian Informasi Sidik Jari (Subbaginfosiri); b) Subbagian Sistem Komunikasi (Subbagsiskom); dan c) Urmin.

17. Urkeu;

18. Bidang Daktiloskopi Umum (Biddaktium), meliputi: a) Subbidang Pemrosesan Sidik Jari (Subbidprosiri); b) Subbidang Pendokumentasian Sidik Jari (Subbiddoksiri); dan c) Urmin.

19. Bidang Daktiloskopi Kriminal (Biddaktikrim), meliputi: a) Subbidang Pendokumentasian Identifikasi Kriminal (Subbid dokidentkrim); b) Subbidang Pemeriksaan Sidik Jari (Subbidriksasiri); c) Subbidang Pengolahan TKP (Subbidolah TKP); dan d) Urmin.

20. Bidang Fotografi Kepolisian (Bidtopol), meliputi: a) Subbidang Audio Visual (Subbidavis); b) Subbidang Identifikasi Wajah (Subbiddenjah); dan c) Urmin. i. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), terdiri dari:

21. Set meliputi: a) Subbagren; b) Subbagsumda; c) Subbagbinfung; dan d) Urtu.

22. Bagian Manajemen Mutu (Bagjemenmut), meliputi: a) Subbagian Instalasi (Subbaginstal); b) Subbagian Pengembangan Metoda (Subbagbangmet); c) Subbagian Standar Mutu (Subbagstanmut); dan d) Urmin.

23. Urkeu;

24. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor), meliputi: a) Subbidang Dokumen Palsu (Subbiddokpal); b) Subbidang Uang Palsu (Subbidupal); c) Subbidang Produksi Cetak (Subbidprodcet); dan d) Urmin.

25. Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Bidbalmetfor), meliputi: a) Subbidang Senjata Api (Subbidsenpi); b) Subbidang Bahan Peledak (Subbidhandak); c) Subbidang Metalurgi Analisis (Subbidmetal); dan d) Urmin.

26. Bidang Fisika Komputer Forensik (Bidfiskomfor), meliputi: a) Subbidang Deteksi Khusus (Subbiddeteksus); b) Subbidang Kecelakaan Kebakaran (Subbidlakabakar); c) Subbidang Komputer Forensik (Subbidkomfor); dan d) Urmin.

27. Bidang Kimia Biologi Forensik (Bidkimbiofor), meliputi: a) Subbidang Kimia (Subbidkim); b) Subbidang Biologi Serologi (Subbidbioser); c) Subbidang Toksikologi Lingkungan (Subbidtokling); dan d) Urmin.

28. Bidang Narkoba Forensik (Bidnarkobafor), meliputi: a) Subbidang Narkotik (Subbidnarko); b) Subbidang Psikotropika (Subbidpsiko); c) Subbidang Obat-obatan Berbahaya (Subbidbaya); dan d) Urmin.

29. Laboratorium Forensik Cabang (Labforcab). j. Dit Tindak Pidana Umum (Dittipidum), meliputi:

30. Subbagops;

31. Subbagrenmin;

32. Subdirektorat I;

33. Subdirektorat II;

34. Subdirektorat III;

35. Subdirektorat IV;

36. Subdirektorat V; dan

37. Urtu.

k. Dit Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), meliputi:

1. Subbagops;
2. Subbagrenmin;
3. Subdirektorat I;
4. Subdirektorat II;
5. Subdirektorat III;
6. Subdirektorat IV;
7. Subdirektorat V;
8. Subdirektorat VI; dan
9. Urtu. l. Dit Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor), meliputi:
10. Subbagops;
11. Subbagrenmin;
12. Subdirektorat I;
13. Subdirektorat II;
14. Subdirektorat III;
15. Subdirektorat IV;
16. Subdirektorat V; dan
17. Urtu. m. Dit Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba), meliputi:
18. Subbagops;
19. Subbagrenmin;
20. Subdirektorat I;
21. Subdirektorat II;
22. Subdirektorat III;
23. Subdirektorat IV;
24. Subdirektorat V; dan
25. Urtu.

n. Dit Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), meliputi:

1. Subbagops;
2. Subbagrenmin;
3. Subdirektorat I;
4. Subdirektorat II;
5. Subdirektorat III;
6. Subdirektorat IV;
7. Subdirektorat V; dan
8. Urtu.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran “Q” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Korlantas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d sebagai berikut: a. Bagrenmin terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagada; dan
4. Urmin. b. Bagian Operasi (Bagops), terdiri dari:
5. Subbagian Operasi dan Latihan (Subbagopslat);
6. Subbagian Perencanaan Operasi (Subbagrenops);
7. Subbagtahti; dan
8. Urmin.

c. Bagian Keamanan Keselamatan (Bagkamsel), terdiri dari:

1. Subbagian Kebijakan dan Strategi (Subbagjakstra);
2. Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma);
3. Subbagian Audit (Subbagaudit); dan
4. Urmin. d. Urkeu; e. Taud; f. Bidang Pembinaan Penegak Hukum (Bidbingakkum), terdiri dari:
5. Subbidang Penyidikan Kecelakaan (Subbidsidiklaka);
6. Subbidang Penindakan Pelanggaran (Subbiddakgar);
7. Subbidang Tata Tertib (Subbidtatib); dan
8. Urmin. g. Bidang Pendidikan Masyarakat (Biddikmas), terdiri dari:
9. Subbidang Kemitraan (Subbidmitra);
10. Subbidang Pendidikan dan Penerangan (Subbiddikpen);
11. Subbidang Produk Pendidikan Masyarakat (Subbiddukdikmas); dan
12. Urmin. h. Bidang Registrasi dan Identifikasi (Bidregident), terdiri dari:
13. Subbidang Pengemudi (Subbidpengemudi);
14. Subbidang Kendaraan Bermotor (Subbidranmor);
15. Subbidang Materiil SIM, BPKB, STNK, dan TNKB (Subbidmat SBST); dan
16. Urmin. i. Bidang Manajemen Operasi Rekayasa (Bidjemenopsrek), terdiri dari:
17. Subbidang Inventarisasi dan Identifikasi Rekayasa (Subbidinvidrek);
18. Subbidang Pengkajian dan Rekayasa (Subbidjianrek);
19. Subbidang Operasional Rekayasa (Subbidopsnalrek); dan
20. Urmin.

j. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bidtekinfokom), terdiri dari:

1. Subbidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Subbidpullahjianta);
2. Subbidang Pengembangan Sistem Teknologi (Subbidbangsistek);
3. Subbidang Sistem Informasi Komunikasi (Subbidsisinfokom); dan
4. Urmin. k. Detasemen Pengawalan dan Patroli Jalan Raya (Denwal PJR), terdiri dari:
5. Sub Detasemen Pengawalan (Subdenwal);
6. Sub Detasemen Patroli Jalan Raya (Subden PJR); dan
7. Urmin.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Korlantas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum dalam Lampiran “R” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Korbrimob Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e sebagai berikut: a. Bagian Perencanaan (Bagren), terdiri dari:

1. Subbagian Pengkajian dan Pengembangan (Subbagjianbang);
2. Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
3. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev); dan
4. Urmin. b. Bagian Intel (Bagintel), terdiri dari:
5. Subbagian Produk (Subbagproduk);
6. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
7. Subbagian Analis (Subbaganalis); dan
8. Urmin.

c. Bagian Operasi (Bagops), terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi dan Operasi (Subbagminops);
2. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
3. Subbagian Latihan Operasi (Subbaglatops); dan
4. Urmin. d. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM), terdiri dari:
5. Subbagian Pembinaan Personel (Subbagbinpers);
6. Subbagian Pembinaan Karier (Subbagbinkar);
7. Subbagian Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Subbagbindiklat); dan
8. Urmin. e. Bagian Sarana dan Prasarana (Bagsarpras), terdiri dari:
9. Subbagian Peralatan (Subbagpal);
10. Subbagian Perbekalan Umum (Subbagbekum);
11. Subbagian Konstruksi dan Bangunan (Subbagkonbang); dan
12. Urmin. f. Urkeu; g. Taud; h. Seksi Profesi dan Pengaman Internal (Sipropam), terdiri dari:
13. Sub Seksi Pengamanan Internal (Subsipaminal);
14. Sub Seksi Provos (Subsiprovos); dan
15. Sub Seksi Pembinaan Profesi (Subsibinprof). i. Seksi Teknologi dan Komunikasi (Sitekkom), terdiri dari:
16. Sub Seksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
17. Sub Seksi Pembinaan Sistem Komunikasi (Subsibinsiskom). j. Seksi Kesehatan Jasmani (Sikesjas), terdiri dari:
18. Sub Seksi Pembinaan Jasmani (Subsibinjas);
19. Sub Seksi Dukungan Kesehatan Lapangan (Subsidukkeslap);
20. Sub Seksi Materiil Fasilitas Kesehatan (Subsimatfaskes); dan
21. Rumah Sakit (Rumkit).

k. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma), terdiri dari:

1. Unit Pelayanan Umum (Unityanum);
2. Unit Pengawalan dan Protokol (Unitwalprot);
3. Unit Angkutan (Unitang); dan
4. Unit Korps Musik (Unitkorsik). l. Satuan I Gegana (Sat I Gegana), terdiri dari:
5. Seksi Perencanaan (Siren);
6. Seksi Operasional (Siops);
7. Seksi Sumber Daya Manusia (Si SDM);
8. Seksi Sarana dan Prasarana (Sisarpras);
9. Seksi Provos (Siprovos);
10. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma);
11. Urkeu;
12. Taud;
13. Detasemen, meliputi: a) Detasemen Reserse Intel Mobile (Denresintelmob); b) Detasemen Penjinakan Bom (Denjibom); c) Detasemen Lawan Teror (Denwanteror); d) Detasemen Anti Anarkis (Den AA); dan e) Detasemen Kimia, Biologi dan Radioaktif (Den KBR). m. Satuan II dan III Pelopor (Sat Pelopor);
14. Siren;
15. Siops;
16. Si SDM;
17. Sisarpras;
18. Siprovos;
19. Siyanma;
20. Urkeu;
21. Taud;
22. Detasemen, meliputi:

a) Detasemen A (Den A); b) Detasemen B (Den B); c) Detasemen C (Den C); dan d) Detasemen D (Den D). n. Satuan IV Demonstrasi dan Pelatihan (Sat IV Demlat), terdiri dari:

1. Siren;
2. Siopslat;
3. Si SDM;
4. Sisarpras;
5. Pelatihan Anti Teror Nasional (Platina);
6. Koordinator Peserta (Korta);
7. Seksi Pembinaan (Sibin);
8. Koordinator Instruktur (Korins);
9. Siyanma;
10. Taud; dan
11. Kepala Unit (Kanit).

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Korbrimob Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tercantum dalam Lampiran “S” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f sebagai berikut: a. Bagrenmin terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Urmin.

b. Bagops terdiri dari:

1. Subbagbinops;
2. Subbagkerma;
3. Subbagtahti; dan
4. Urmin. c. Urkeu; d. Taud; e. Bidang Intelijen (Bidintelijen), terdiri dari:
5. Subbidang Analisis (Subbid Analis);
6. Subbidang Surveillance (Subbid Surveillance);
7. Subbidang Direction Finder (Subbid DF);
8. Subbidang Deteksi (Subbid Detek);
9. Subbidang Kontra Intel (Subbid Kontraintel); dan
10. Urmin. f. Bidang Investigasi (Bidinvestigasi), terdiri dari:
11. Subbidang Pemeriksaan I (Subbid Riksa I);
12. Subbidang Pemeriksaan II (Subbid Riksa II);
13. Subbidang Pemeriksaan III (Subbid Riksa III);
14. Subbidang Pendanaan Teror (Subbid Danateror);
15. Subbidang Nuklir, Biologi, Kimia dan Radiologi (Subbid Nubikara); dan
16. Urmin. g. Bidang Pencegahan (Bidcegah), terdiri dari:
17. Subbidang Pembinaan dan Penyuluhan (Subbid Binluh);
18. Subbidang Deradikalisasi (Subbid Deradikal); dan
19. Urmin. h. Bidang Penindakan (Bidtindak), terdiri dari:
20. Subbidang Striking Force I (Subbid SF I);
21. Subbidang Striking Force II (Subbid SF II);
22. Subbidang Striking Force III (Subbid SF III); dan
23. Urmin.

i. Bidang Bantuan Operasi (Bidbanops), terdiri dari:

1. Subbidang Dukungan Teknis (Subbidduknis);
2. Subbidang Pelatihan (Subbidlat); dan
3. Urmin. j. Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil), terdiri dari:
4. Unit Analisis (Unitanalis); dan
5. Unit Operasional (Unitopsnal) yang terdiri dari 3 (tiga) Unit;
6. Urmin.

Satgaswil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h meliputi: a. Satgaswil Sumatera Bagian Utara (Satgaswil Sumbagut); b. Satgaswil Sumatera Bagian Selatan (Satgaswil Sumbagsel); c. Satgaswil DKI dan Banten (Satgaswil DKI Banten); d. Satgaswil Jawa Barat (Satgaswil Jabar); e. Satgaswil Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Satgaswil Jateng DIY); f. Satgaswil Jawa Timur (Satgaswil Jatim);

g. Satgaswil Bali, NTB dan NTT (Satgaswil Bali, NTB, NTT); h. Satgaswil Kalimantan (Satgaswil Kalimantan);

i. Satgaswil Sulawesi (Satgaswil Sulawesi); dan j. Satgaswil Maluku, Maluku Utara dan Papua (Satgaswil Maluku, Malut, Papua).

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tercantum dalam Lampiran “T” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Unsur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari: a. Lemdikpol; b. Puslitbang Polri;

c. Puskeu Polri; d. Pusdokkes Polri; dan e. Pusjarah Polri.

Susunan organisasi Lemdikpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sebagai berikut: a. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), terdiri dari:

1. Subbagian Standardisasi (Subbagstandar);
2. Subbagian Sertifikasi (Subbagsertifikasi); dan
3. Subbagian Manajemen Mutu (Subbagjemenmut). b. Urkeu; c. Taud; d. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri dari:
4. Bagian Perencanaan (Bagren), meliputi: a) Subbagian Program Anggaran Pendidikan dan Pelatihan (Subbagprogardiklat); b) Subbagian Sistem dan Manajemen (Subbagsisjemen); dan c) Urmin.
5. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM), meliputi: a) Subbagian Pembinaan Personel (Subbagbinpers); b) Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers); dan c) Urmin.
6. Bagian Sarana dan Prasarana (Bagsarpras), meliputi: a) Subbagian Materiil Logistik (Subbagmatlog); b) Subbagian Fasilitas Konstruksi (Subbagfaskon); dan c) Urmin.
7. Bagian Umum (Bagum), meliputi: a) Subbagian Pelayanan Markas (Subbagyanma); b) Subbagian Provos (Subbagprovos); dan c) Urmin.
8. Urtu.

e. Biro Pengkajian dan Pengembangan (Rojianbang), terdiri dari:

1. Bagian Pengkajian Pendidikan dan Pelatihan (Bagjiandiklat), meliputi: a) Subbagian Pengkajian Pendidikan Pembentukan (Subbagjiandiktuk); b) Subbagian Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan Umum (Subbagjiandikbangum); c) Subbagian Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan Spesialisasi (Subbagjiandikbangspes); d) Subbagian Pengkajian Pelatihan (Subbagjianlat); dan e) Urmin.
2. Bagian Informasi dan Teknologi (Baginfotek), meliputi: a) Subbagian Penerangan dan Pustaka (Subbagpentaka); b) Subbagian Pengkajian Informasi (Subbagjianinfo); c) Subbagian Teknologi (Subbagtek); dan d) Urmin.
3. Urtu. f. Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Robindiklat), terdiri dari:
4. Bagian Program Pendidikan dan Pelatihan (Bagprodiklat), meliputi: a) Subbagian Program Pendidikan (Subbagprodik); b) Subbagian Program Pelatihan (Subbagprolat); dan c) Urmin.
5. Bagian Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan (Bagkermadiklat), meliputi: a) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri (Subbagkermadagri); b) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (Subbagkermalugri); dan c) Urmin.
6. Urtu. g. Biro Kurikulum (Rokurlum), terdiri dari:
7. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan (Bagkurhanjardiktuk), meliputi:

a) Subbagian Pendidikan Pembentukan Perwira (Subbagdiktukpa); b) Subbagian Pendidikan Pembentukan Brigadir (Subbagdiktukbrig); dan c) Urmin. 2. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pengembangan Umum (Bagkurhanjardikbangum), meliputi: a) Subbagian Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Subbagsespimma); b) Subbagian Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Subbagsespimmen); c) Subbagian Sekolah Staf dan PimpinanTinggi (Subbagsespimti); d) Subbagian STIK (Subbag STIK); dan e) Urmin. 3. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Bagkurhanjardikbangspes), meliputi: a) Subbagian Pengembangan Spesialisasi Pembinaan (Subbagbangspesbin); b) Subbagian Pengembangan Spesialisasi Operasional (Subbagbangspesopsnal); dan c) Urmin. 4. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pelatihan (Bagkurhanjarlat), meliputi: a) Subbagian Pelatihan Perwira (Subbaglatpa); b) Subbagian Pelatihan Brigadir (Subbaglatbrig); c) Subbagian Pelatihan Kerja Sama (Subbaglatkerma); dan d) Urmin. 5. Urtu. h. Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri), terdiri dari:

1. Sekretariat Kelembagaan (Setlem), meliputi: a) Subbagren; b) Subbagsarpras; c) Subbag SDM; d) Subbagum; dan e) Urtu.

2. Urkeu;

3. Taud;

4. Bagian Pengkajian dan Pengembangan (Bagjianbang), meliputi: a) Subbag Studi Lingkungan Strategi (Subbag SLS); b) Subbag Studi Manajemen Keamanan (Subbag SMK); c) Subbag Studi Kebijakan Kepolisian (Subbag SKK); d) Subbag Analis; dan e) Urtu.

5. Bidang Strategi (Bidstra), meliputi: a) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen); b) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan c) Urmin.

6. Bidang Manajemen (Bidjemen), meliputi: a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma); b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen); c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan d) Urmin.

7. Bidang Hukum dan Perundang-undangan (Bidkumdang), meliputi: a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma); b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen); c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan d) Urmin.

8. Bidang Pengetahuan Sosial (Bidpengsos), meliputi: a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma); b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen); c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan d) Urmin.

9. Bidang Profesi dan Teknologi (Bidproftek), meliputi: a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma); b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen); c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan d) Urmin.

10. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik (Bidbingadik), meliputi: a) Subbidang Sespimma (Subbidsespimma); b) Subbidang Sespimmen (Subbidsespimmen); c) Subbidang Sespimti (Subbidsespimti); dan d) Urmin.

11. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri (Sespimma Polri), meliputi: a) Subbagian Perencanaan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri dari:

1. Urusan Perencanaan (Urren);
2. Urusan Sarana dan Prasarana (Ursarpras);
3. Urusan Sumber Daya Manusia (Ur SDM); dan 4) Urusan Umum (Urum). b) Urkeu; c) Urtu; d) Bagian Pembinaan Pendidikan (Bagbindik), terdiri dari:
4. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan (Subbagrendaldik);
5. Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan 3) Urmin. e) Bagian Pembelajaran dan Pelatihan (Bagjarlat), terdiri dari:
6. Subbagian Operasional Pembelajaran (Subbagopsnaljar);
7. Subbagian Operasional Pelatihan (Subbagopsnallat); dan 3) Urmin. f) Koordinator Siswa (Korsis), terdiri dari:
8. Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis);
9. Subbagian Kepemimpinan dan Kesamaptaan Jasmani (Subbagpimtajas);
10. Subbagian Kegiatan Pembelajaran dan Senat (Subbaggiatjarnat); dan 4) Urmin.

12. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (Sespimmen Polri), meliputi: a) Bagian Pembinaan Pendidikan (Bagbindik), terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan (Subbagrendaldik);
2. Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan 3) Urmin. b) Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat), terdiri dari:
3. Subbagian Operasional Pembelajaran (Subbagopsnaljar);
4. Subbagian Operasional Pelatihan (Subbagopsnallat); dan 3) Urmin. c) Koordinator Siswa (Korsis), terdiri dari:
5. Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis);
6. Subbagian Kepemimpinan dan Kesamaptaan Jasmani (Subbagpimtajas);
7. Subbagian Kegiatan Pembelajaran dan Senat (Subbaggiatjarnat); dan 4) Urmin. d) Urtu.

13. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti Polri), meliputi: a) Bagian Pembinaan Pendidikan (Bagbindik), terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan (Subbagrendaldik);
2. Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan 3) Urmin. b) Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat), terdiri dari:
3. Subbagian Operasional Pembelajaran (Subbagopsnaljar);
4. Subbagian Operasional Pelatihan (Subbagopsnallat); dan 3) Urmin.

c) Koordinator Peserta (Korta), terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi Peserta (Subbagminta);
2. Subbagian Pembinaan (Subbagbin); dan 3) Urmin. d) Urtu. i. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), terdiri dari:

1. Bidang Akademik (Bidakademik), meliputi: a) Lembaga Penjamin Mutu (LPM); b) Urtu: c) Bagian Perencanaan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan (Bagrendikjarlat), terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan Pendidikan dan Pengajaran (Subbagrendikjar);
2. Subbagian Perencanaan Administrasi dan Pelatihan (Subbagrenminlat); dan 3) Urmin. d) Bagian Pelaksanaan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan (Baglakdikjarlat), terdiri dari:
3. Subbagian Pendidikan dan Pengajaran (Subbagdikjar);
4. Subbagian Pelatihan (Subbaglat); dan 3) Urmin. e) Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev), terdiri dari:
5. Subbagian Pelaksanaan Analisis Sistem Pendidikan (Subbagansisdik);
6. Subbagian Penilaian dan Evaluasi (Subbagnilev); dan 3) Urmin.

2. Bidang Administrasi Mahasiswa (Bidminwa), meliputi: a) Provos; b) Pelayanan Markas (Yanma); c) Komunikasi dan Informasi (Kominfo);

d) Urtu; e) Bagian Perencanaan (Bagren), terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran (Subbagrengar);
2. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan 3) Urmin. f) Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM), terdiri dari:
3. Subbagian Administrasi SDM (Subbagmin SDM);
4. Subbagian Pembinaan Kesejahteraan (Subbagbinjah);
5. Subbagian Pembinaan Kesehatan (Subbagbinkes); dan 4) Urmin. g) Bagian Sarana Prasarana (Bagsarpras), terdiri dari:
6. Subbagian Fasilitas dan Jasa (Subbagfasjas); dan 2) Subbagian Material Logistik (Subbagmatlog); dan 3) Urmin. h) Bagian Pembinaan Tenaga Pendidik dan Alumni (Bagbingadikal), terdiri dari:
7. Subbagian Tenaga Pendidik (Subbaggadik);
8. Subbagian Pembinaan Alumni (Subbagbinalumni); dan 3) Urmin. i) Bagian Perpustakaan (Bagpustaka), terdiri dari:
9. Subbagian Administrasi dan Pelayanan Perpustakaan (Subbagminyantaka);
10. Subbagian Pembinaan Perpustakaan (Subbagbintaka); dan 3) Urmin. j) Korps Mahasiswa (Korwa), terdiri dari:
11. Subbagian Pembinaan Mawasiswa (Subbagbinwa); dan 2) Subbagian Administrasi Mahasiswa (Subbagminwa).

3. Bidang PITK (Bid PITK), meliputi: a) Bagian Administrasi (Bagmin), terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan Pengkajian dan Pengembangan (Subbagrenjianbang); dan 2) Subbagian Administrasi Pengkajian dan Pengembangan (Subbagminjianbang). b) Urtu; c) Bagian Kajian Administrasi Kepolisian (Bagjianminpol); d) Bagian Kajian Hukum dan HAM (Bagjiankumham); e) Bagian Kajian Manajemen Keamanan (Bagjianjemenkam); f) Bagian Kajian Teknologi Kepolisian (Bagjiantekpol); g) Bagian Kajian Perpolisian Masyarakat (Bagjianpolmas); h) Bagian Kajian Sosial Kemasyarakatan (Bagjiansosmas); dan i) Laboratorium Profesi Teknologi Kepolisian (Labproftekpol).

4. Bidang Kerja Sama dan Pengabdian Masyarakat (Bidkermadianmas), meliputi: a) Bagian Administrasi (Bagmin), terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan Kerja Sama (Subbagrenkerma);
2. Subbagian Administrasi Kerja Sama (Subbagminkerma); dan 3) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan (Subbagevabang). b) Urtu; c) Lembaga Pengabdian Masyarakat (Lemdianmas); d) Lembaga Konsultasi Profesi Kepolisian (Lemkonprofpol); e) Lembaga Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri (Lemkermadalugri); dan f) Lembaga Latihan Profesi Kepolisian (Lemlatprofpol).

5. Urkeu;
6. Taud;
7. Direktorat Program Sarjana (Ditprogsarjana), meliputi: a) Sekretariat (Set); b) Program Diploma (Progdiploma);

c) Program Pendidikan S1 Administrasi Kepolisian (Prodi S1 Adminpol); d) Program Pendidikan S1 Hukum Kepolisian (Prodi S1 HK Kepol); dan e) Program Pendidikan S1 Manajemen Keamanan dan Teknologi Kepolisian (Prodi S1 Jemenkamtekpol). 8. Direktorat Program Pasca Sarjana (Ditprogpascasarjana), meliputi: a) Sekretariat (Set); b) Program Pendidikan S2 (Prodi S2); dan c) Program Pendidikan S3 (Prodi S3). j. Akademi Kepolisian (Akpol), terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan Administrasi (Bagrenmin), meliputi: a) Subbagren; b) Subbagsumda; dan c) Subbagum.
2. Urkeu;
3. Taud;
4. Direktorat Akademik (Ditakademik), meliputi: a) Bagian Pembinaan Pendidikan (Bagbindik), terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan (Subbagrendaldik);
2. Subbagian Administrasi Pendidikan (Subbagmindik);
3. Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan 4) Urmin. b) Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat), terdiri dari:
4. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal);
5. Subbagian Pelaksanaan Pengajaran (Subbaglakjar);
6. Subbagian Pelaksanaan Pelatihan (Subbaglaklat);
7. Subbagian Alat Instruksi (Subbagalins); dan 5) Urmin.

c) Urtu; d) Urusan Museum dan Perpustakaan (Urmustaka); e) Bidang Profesi dan Teknologi (Bidproftek); f) Bidang Hukum (Bidkum); g) Bidang Manajemen (Bidjemen); h) Bidang Falsafah dan Tradisi (Bidfaltra); i) Bidang Jasmani (Bidjas); j) Bidang Pengetahuan Sosial (Bidpengsos); dan k) Koordinator Tenaga Pendidik (Koorgadik). 5. Direktorat Pembinaan Taruna dan Pelatihan (Ditbintarlat), meliputi: a) Bagian Pembinaan Pelatihan (Bagbinlat), terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan Pelatihan (Subbagrenlat);

2. Subbagian Pengawasan dan Pengendalian Pelatihan (Subbagwasdallat); dan 3) Urmin. b) Bagian Kerja Sama dan Pengabdian (Bagkermadian), terdiri dari:

3. Subbagian Kerja Sama Pendidikan (Subbagkermadik);

4. Subbagian Pengabdian Masyarakat (Subbagdianmas); dan 3) Urmin. c) Bagian Humas (Baghumas), terdiri dari:

5. Subbagian Publikasi (Subbagpublikasi);

6. Subbagian Dokumentasi dan Peliputan (Subbagdoklip); dan 3) Urmin. d) Urtu; e) Korps Pembinaan Taruna dan Siswa (Korbintarsis), terdiri dari:

7. Subbagian Pembinaan (Subbagbin);

8. Subbagian Administrasi (Subbagmin);

9. Detasemen Taruna Tk. I (Dentar Tk.I);

10. Detasemen Taruna Tk. II (Dentar Tk. II);

11. Detasemen Taruna Tk. III (Dentar Tk. III);

12. Detasemen Taruna Tk. IV (Dentar Tk. IV); dan 7) Detasemen Siswa Perwira Polisi Sumber Sarjana (Densiswa PPSS). k. Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setukpa Polri), terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), meliputi: a) Subbagian Perencanaan (Subbagren); b) Subbagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM); c) Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras); d) Subbagian Umum (Subbagum); dan e) Rumah Sakit (Rumkit).
2. Urkeu;
3. Urtu;
4. Bidang Manajemen (Bidjemen), meliputi: a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal); dan b) Subbidang Administrasi (Subbidmin).
5. Bidang Pengetahuan Sosial (Bidpengsos), meliputi: a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal); dan b) Subbidang Administrasi Pengetahuan Sosial (Subbidminpengsos).
6. Bidang Profesi dan Teknologi (Bidproftek), meliputi: a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal); dan b) Subbidang Administrasi Profesi dan Teknologi (Subbidminproftek).
7. Bidang Hukum (Bidkum), meliputi: a) Subbidang Operasional (Subbidopsnal); dan b) Subbidang Administrasi Bidang Hukum (Subbidminkum).
8. Bagian Pendidikan dan Pelatihan (Bagdiklat), meliputi: a) Subbagian Perencanaan Admnistrasi Pendidikan (Subbag renmindik);

b) Subbagian Pelaksanaan Pendidikan (Subbaglakdik); c) Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan d) Urmin. 9. Bagian Pembinaan Tenaga Pendidik (Bagbingadik), meliputi: a) Subbagian Administrasi Tenaga Pendidik (Subbagmingadik); b) Subbagian Hanjar dan Pustaka (Subbaghanjartaka); dan c) Urmin. 10. Bagian Bimbingan Siswa (Bagbimsis), meliputi: a) Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis); b) Subbagian Bimbingan Khusus (Subbagbimsus); c) Detasemen Siswa (Densiswa); dan d) Urmin. l. Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsusjatrans), terdiri dari:

1. Urtu;
2. Direktorat Program (Ditprog);
3. Bagian Khusus Kejahatan Transnasional (Bagsusjatrans), terdiri dari: a) Subbagian Administrasi Keamanan Peserta (Subbagminkamta); dan b) Subbagian Tenaga Pendidik (Subbaggadik). m. Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:
4. Subbagian Perencanaan dan Admnistrasi (Subbagrenmin), meliputi: a) Urren; b) Ur SDM; c) Ursarpras; dan d) Urum.
5. Urkeu;
6. Urtu;
7. Bagian Pendidikan dan Latihan (Bagdiklat), meliputi:

a) Subbagian Perencanaan Pendidikan dan Latihan (Subbagrendiklat); b) Subbagian Pelaksanaan Pengajaran dan Pelatihan (Subbaglakjarlat); c) Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi); dan d) Urmin. 5. Bagian Tenaga Pendidik (Baggadik), meliputi: a) Subbagian Bahan Ajar (Subbaghanjar); b) Subbagian Pembinaan Tenaga Pendidik (Subbagbingadik); dan c) Urmin. 6. Bagian Pembinaan Siswa (Bagbinsis), meliputi: a) Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis); b) Subbagian Pembinaan Kedisiplinan Siswa (Subbagbinplinsis); c) Perwira Penuntun (Patun); dan d) Urmin.

Pusdik/Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf k terdiri dari: a. Pusdik Intelijen (Pusdikintel); b. Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim); c. Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas); d. Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum); e. Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob); f. Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair); g. Pusdik Administrasi (Pusdikmin); h. Sekolah Bahasa (Sebasa); dan i. Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan).

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Lemdikpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran “U” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Puslitbang Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b sebagai berikut: a. Sekretariat (Set), terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagkerma;
4. Subbagian Dokumentasi dan Informasi (Subbagdokinfo); dan
5. Taud. b. Urkeu; c. Bidang Tugas Operasional (Bidgasopsnal), terdiri dari:
6. Subbidang Tugas Rutin (Subbidgastin);
7. Subbidang Tugas Khusus (Subbidgassus); dan
8. Urmin. d. Bidang Tugas Pembinaan (Bidgasbin), terdiri dari:
9. Subbidang Sumber Daya Manusia (Subbid SDM);
10. Subbidang Pembinaan Profesi (Subbidbinprof); dan
11. Urmin. e. Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Mutu (Bidrikwastu), terdiri dari:
12. Subbidang Perbekalan Umum (Subbidbekum);
13. Subbidang Peralatan (Subbidpal);
14. Subbidang Fasilitas Konstruksi (Subbidfaskon); dan
15. Urmin. f. Bagian Laboratorium Teknologi Kepolisian (Baglabtekpol), terdiri dari:
16. Subbagian Pengujian Material (Subbagujimat);
17. Subbagian Pengujian Sarana Transportasi (Subbagujisartrans); dan
18. Subbagian Pengujian Senjata (Subbagujisenjata).

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Puslitbang Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tercantum dalam Lampiran “V” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Puskeu Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c sebagai berikut: a. Sekretariat (Set), terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Urtu. b. Urkeu; c. Bidang Pembiayaan (Bidbia), terdiri dari:
5. Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid APBN);
6. Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbidnon APBN);
7. Subbidang Administrasi Laporan (Subbidminlap); dan
8. Urmin. d. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), terdiri dari:
9. Subbidang Sistem Akuntansi (Subbidsisakun);
10. Subbidang Tata Buku Manual (Subbidtabumanual);
11. Subbidang Laporan Keuangan (Subbidlapkeu); dan
12. Urmin. e. Bidang Pengendalian (Biddal), terdiri dari:
13. Subbidang Sistem dan Metoda (Subbidsismet);
14. Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbidwasgar);
15. Subbidang Informasi (Subbidinfo); dan
16. Urmin.

f. Bidang Verifikasi (Bidverif), terdiri dari:

1. Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
2. Subbidang Verifikasi Wilayah II (Subbidverif Wil II);
3. Subbidang Verifikasi Wilayah III (Subbidverif Wil III); dan
4. Urmin. g. Bidang Keuangan Mabes (Bidku Mabes).

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Puskeu Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tercantum dalam Lampiran “W” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Pusdokkes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d sebagai berikut: a. Sekretariat (Set), terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Urtu. b. Urkeu; c. Bidang Kedokteran Kepolisian (Biddokpol), terdiri dari:
5. Subbidang Kedokteran Forensik (Subbiddokfor);
6. Subbidang Disaster Victim Identification (Subbid DVI);
7. Subbidang Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Subbidkeskamtibmas); dan
8. Urmin. d. Bidang Pelayanan Kesehatan (Bidyankes), terdiri dari:
9. Subbidang Rumah Sakit (Subbidrumkit);
10. Subbidang Kesehatan Gigi dan Mulut (Subbidkesgilut);
11. Subbidang Pengendalian Penyakit (Subbiddalkit); dan
12. Urmin.

e. Bidang Kesamaptaan (Bidkesmapta), terdiri dari:

1. Subbidang Kesehatan Seleksi (Subbidkeslek);

2. Subbidang Kesehatan Berkala dan Khusus (Subbidkeslasus);

3. Subbidang Kesehatan Preventif (Subbidkesprev); dan

4. Urmin. f. Bagian Pembinaan Operasional Medikal (Bagbinopsnalmed), terdiri dari:

5. Subbagian Perencanaan Kegiatan (Subbagrengiat);

6. Subbagian Pembinaan Sumber Daya (Subbagbinsumda);

7. Subbagian Pengendalian, Analisis dan Evaluasi (Subbagdalanev); dan

8. Urmin. g. Bagian Farmalogi Kepolisian (Bagfarmapol), terdiri dari:

9. Subbagian Produksi (Subbagprod);

10. Subbagian Pengawasan Mutu (Subbagwastu);

11. Subbagian Teknologi Farmasi Kepolisian (Subbagtekfarmapol); dan

12. Urmin. h. Bagian Material dan Fasilitas Kesehatan (Bagmatfaskes), terdiri dari:

13. Subbagian Perbekalan Kesehatan (Subbagbekkes);

14. Subbagian Alat Fasilitas Kesehatan (Subbagalfaskes);

15. Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan (Subbaginvenharpus);

16. Depo Material Kesehatan (Domatkes); dan

17. Urmin. i. Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK); j. Laboratorium DNA (Lab DNA); k. Satuan Kesehatan Mabes Polri (Satkes Mabes Polri); l. Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Polri (Rumkit Bhayangkara Tk. I Polri), terdiri dari:

18. Bagian Pengawasan Internal (Bagwasintern), meliputi: a) Subbagian Pengawasan dan Pembinaan (Subbagwasbin); b) Subbagian Pengawasan Operasional dan Pelayanan (Subbagopsyan); dan c) Urmin.

19. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), meliputi: a) Subbagian Perencanaan (Subbagren); b) Subbagian Personel, disingkat Subbagpers); c) Subbagian Materiil dan Logistik (Subbagmatlog); d) Subbagian Keuangan (Subbagkeu); dan e) Urmin.

20. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung), meliputi: a) Subbagian Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medik (Subbag SIM dan RM); b) Subbagian Pendidikan dan Penelitian (Subbagdiklit); dan c) Urmin.

21. Taud;

22. Bidang Pelayanan Medis dan Perawatan (Bidyanmedwat), meliputi: a) Subbidang Pelayanan Medis (Subbidyanmed); b) Subbidang Pelayanan Perawatan (Subbidyanwat); dan c) Urmin.

23. Bidang Pelayanan Kedokteran Kepolisian (Bidyandokpol), meliputi: a) Subbidang Dukungan Kesehatan (Subbiddukkes); b) Subbidang Hukum Medik (Subbidkummed); dan c) Urmin.

24. Bidang Penunjang Medis Umum (Bidjangmedum), meliputi: a) Subbidang Penunjang Medik (Subbidjangmed); b) Subbidang Penunjang Umum (Subbidjangum); dan c) Urmin.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Pusdokkes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tercantum dalam Lampiran “X” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Susunan organisasi Pusjarah Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e sebagai berikut: a. Sekretariat (Set), terdiri dari:

1. Subbagren;
2. Subbagsumda;
3. Subbagbinfung; dan
4. Urtu. b. Urkeu; c. Bidang Sejarah dan Tradisi (Bidrahtra), terdiri dari:
5. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sejarah (Subbidlitbangrah);
6. Subbidang Seni dan Tradisi (Subbidnitra); dan
7. Urmin. d. Bidang Museum (Bidseum), terdiri dari:
8. Subbidang Pelayanan dan Pemanduan (Subbidyandu);
9. Subbidang Pengembangan Museum (Subbidbangseum); dan
10. Urmin. e. Bidang Perpustakaan (Bidpustaka), terdiri dari:
11. Subbidang Pengumpulan Dokumen dan Data (Subbidpuldokta); dan
12. Subbidang Tata Pustaka (Subbidtapus); dan
13. Urmin.

Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Pusjarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tercantum dalam Lampiran “Y” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Di lingkungan Satuan Organisasi Tingkat Mabes Polri terdapat sejumlah jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kapolri ini.

(2) Ketentuan mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

(1) Di lingkungan Polri terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) tertentu sebagai pelaksana tugas teknis Polri bidang tertentu. (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, seluruh organisasi dan tata kerja di lingkungan Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA beserta perubahannya, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Polri secara rinci berdasarkan Peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

ket: Lampiran Peraturan ini dapat dilihat di www.djpp.depkumham.go.id atau www.polri.go.id