Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelatihan ini meliputi:

a. legalitas, yaitu pelatihan yang dilaksanakan mempunyai dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

b. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pelatihan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;

d. humanis, yaitu pelatihan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek penghormatan, perlindungan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

e. bertingkat, yaitu penyelenggaraan pelatihan dilakukan sesuai tingkatan kompetensi guna mendapatkan kualitas hasil yang maksimal;

f. bertahap, yaitu penyelenggaraan pelatihan dengan memperhatikan tahapan yang telah ditentukan guna dapat terukur; dan

g. berlanjut, yaitu penyelenggaraan pelatihan dilakukan secara terus menerus guna mencapai profesionalisme yang lebih tinggi atau sebanding dari kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan.