Pasal 10A

(1) Penambahan tunjangan kinerja dilakukan dengan persyaratan: a. nilai kinerja pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA sangat (amat) baik; dan/atau b. pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA pada satuan kerja yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Penambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sama dengan tunjangan kinerja satu tingkat di atas kelasnya dengan tunjangan kinerja yang diterima. (3) Dalam hal pegawai di lingkungan Kepolisian Negara

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan kinerja. (4) Besaran penambahan dan penerima tunjangan kinerja ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA Paraf:

1. Karojianstra SSDM Polri: .....
2. As SDM Kapolri : .....
3. Kadivkum Polri : .....
4. Kasetum Polri

: ..... 5 W k l i