Pasal 3

(1) Tuntutan Ganti Kerugian negara berupa: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Polri. (2) Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga

diberlakukan bagi calon anggota Polri atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara Polri.