Pasal 7

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Daerah berisi: a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kapolri; dan/atau b. kepentingan pelaksanaan tugas pokok satuan fungsi/satuan kerja sesuai kewenangannya, yang bersifat:

1. teknis/petunjuk pelaksanaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas satuan fungsi/satuan kerja masing-masing;

2. administratif berupa alur kegiatan pelaksanaan tugas bidang masing-masing dengan menggunakan flowchart;

3. mekanisme hubungan tata kerja di lingkungan Kepolisian Daerah guna memperlancar kegiatan rutin ataupun operasi kepolisian fungsi;

4. petunjuk pelaksanaan operasional dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi tertentu di wilayah Kepolisian Daerah; dan/atau

5. mengatur urusan dalam.