Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan keuangan dan ketatausahaan pengadaan barang/jasa;
2. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana ULP di Ombudsman;
3. menyediakan dokumen yang dibutuhkan Kelompok Kerja dalam pengadaan barang/jasa;
4. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
5. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
6. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
7. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak terkait;
8. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa; dan
9. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan.