Pasal 14

(1) Rancangan yang telah dilakukan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3) serta substansinya telah disesuaikan dengan hasil konsultasi publik, disampaikan kepada Ketua

Ombudsman untuk mendapat persetujuan dalam rapat pleno. (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui dalam rapat pleno ditindaklanjuti oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan proses harmonisasi. (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disetujui dalam rapat pleno, dikembalikan kepada Unit Kerja yang menangani materi muatan yang akan ditetapkan dalam Produk Hukum.