Pasal 37

(1) Ketentuan lain mengenai administrasi dan persidangan kasasi serta peninjauan kembali perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, dan tata usaha negara serta perkara pidana, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer, masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur berbeda dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. (2) Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan kasasi serta peninjauan kembali perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, dan tata usaha negara serta perkara pidana, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, dinyatakan sah.