Pasal 2

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan berasaskan pada:

1. Layanan dilaksanakan secara objektif, tidak memihak (imparsial), dan independen;
2. Layanan dilaksanakan secara sederhana dan cepat;
3. keseluruhan proses layanan dilakukan secara tertulis;
4. Perjanjian Arbitrase antara Para Pihak meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
5. memberi kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang (audi et alteram partem);
6. Layanan diselenggarakan dengan cara yang patut, yakni Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahapan proses;
7. Akta perdamaian dan Putusan Arbitrase memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut; dan
8. Putusan Arbitrase tidak boleh memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut (ultra petita).