Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan advokasi dalam proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga di bidang politik, hukum dan keamanan dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. penyiapan bahan pemberian pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi kepada para pelaku pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga di bidang politik, hukum dan keamanan dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

c. penyiapan bahan pengembangan sistem advokasi untuk Kementerian/Lembaga di bidang politik, hukum dan keamanan dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi hasil bimbingan teknis dan advokasi pada Kementerian/Lembaga di bidang politik, hukum dan keamanan dan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.