Pasal 13

(1) Persyaratan Uji Kompetensi bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui promosi ke dalam JF Bidang PKP ASN adalah sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun; c. tersedia formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. berijazah paling rendah magister di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta

yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda; e. berijazah paling rendah doktoral di bidang manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, sosial- politik, administrasi, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli madya dan Analis Kebijakan ahli utama; f. memiliki rekam jejak yang baik sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan advokasi kebijakan paling singkat 2 (dua) tahun; h. memiliki prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki; i. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS; k. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; l. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan m. pada saat pengusulan berusia paling tinggi:

1. 52 (lima puluh dua) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda;
2. 54 (lima puluh empat) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli madya; dan
3. 59 (lima puluh sembilan) tahun 6 (enam) bulan bagi calon Peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli Utama. (2) Pemenuhan persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk: a. surat pengusulan Peserta; b. salinan keputusan tentang kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; c. dokumen persetujuan/penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; d. salinan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e; e. daftar riwayat hidup; f. portofolio; g. bukti pendukung prestasi di bidang yang relevan dengan tugas atau ruang lingkup jenjang yang akan diduduki; h. dokumen nilai predikat kinerja 2 (dua) tahun terakhir;

i. surat keterangan dari pimpinan unit organisasi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia yang berisi keterangan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf l; j. surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ahli muda; dan k. surat rekomendasi pimpinan unit organisasi yang menyatakan calon Peserta memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi.