Pasal 75
BAB 5 — DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD
(1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) memuat informasi: a. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2); dan b. jumlah sumbangan Dana Kampanye. (2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan: a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan; b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri
keputusan pengesahan
pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha. (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum. (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan wajib dilampiri dengan
akta pendirian perusahaan atau badan usaha.