Pasal 23

(1) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu. (2) Dihapus. (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara. (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id