Pasal 47

(1) Komisi berwenang melakukan penanganan perkara inisiatif dalam hal menemukan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. perjanjian yang dilarang; b. kegiatan yang dilarang; dan/atau c. penyalahgunaan posisi dominan. (2) Penanganan perkara inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.