Pasal 33

(1) Dalam hal tanggapan Pelaku Usaha menolak sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, Majelis Komisi menjadwalkan pemeriksaan Pelaku Usaha dalam sidang Majelis Komisi. (2) Sidang Majelis Komisi pemeriksaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dari Pelaku Usaha terkait: a. penolakan terhadap laporan hasil penilaian menyeluruh; b. penolakan terhadap persetujuan bersyarat; dan/atau c. penolakan terhadap jangka waktu pelaksanaan persetujuan bersyarat.