Pasal 2

(1) Pengelolaan Dokumen Hukum dilaksanakan oleh JDIH Komisi. (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. produk hukum eksternal, meliputi:

1. UNDANG-UNDANG Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. UNDANG-UNDANG;
4. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG;
5. PERATURAN PEMERINTAH;
6. Peraturan PRESIDEN;
7. Keputusan PRESIDEN; dan
8. Instruksi PRESIDEN; b. produk hukum Komisi, meliputi:
9. Peraturan Komisi; dan
10. Surat Edaran.