Pasal 36

(1) Satuan Tugas bertugas: a. membantu Komnas HAM menyusun kebijakan yang mendukung Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a; b. mensosialisasikan bentuk-bentuk Kekerasan Seksual, meliputi:

1. nonfisik;

2. fisik;

3. pemaksaan kontrasepsi;

4. pemaksaan sterilisasi;

5. pemaksaan perkawinan;

6. penyiksaan seksual;

7. eksploitasi seksual;

8. perbudakan seksual; dan

9. Kekerasan Seksual berbasis elektronik. c. menindaklanjuti pengaduan Kekerasan Seksual; d. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila pengaduan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas; e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada Korban dan saksi; f. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas; dan g. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada pimpinan Komnas HAM. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang: a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli; b. menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan; c. konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan d. memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.