Peraturan Badan Nomor 001b-per-komnasham-ii-2014 Tahun 2014 tentang PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud dengan:

1. Diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.
3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.
4. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Upaya adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh setiap orang, pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan etnis.
6. Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, www.djpp.kemenkumham.go.id

pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG. 8. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. 9. Pemantauan adalah serangkaian tindakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kebijakan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis serta penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. 10. Pencarian Fakta adalah serangkaian tindakan guna menemukan atau mencari data, informasi, dan fakta terhadap orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis. 11. Penilaian adalah kesimpulan atau pendapat atas hasil pemantauan dan/atau pencarian fakta terhadap dugaan ada atau tidaknya diskriminasi ras dan etnis. 12. Rekomendasi adalah keputusan Komnas HAM berdasarkan penilaian atas dugaan diskriminasi ras dan etnis. 13. Laporan adalah pemberitahuan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang atau korporasi kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya diskriminasi ras dan etnis. 14. Pelapor adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau korporasi yang menyampaikan laporan kepada Komnas HAM yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang- undangan. 15. Terlapor adalah orang perseorangan, korporasi, penyelenggara negara, dan/atau lembaga non pemerintah yang dilaporkan melakukan diskriminasi ras dan etnis kepada Komnas HAM. www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pengawasan oleh Komnas HAM tentang dugaan diskriminasi ras dan etnis yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri serta orang yang mengetahui peristiwa dugaan diskriminasi ras dan etnis.
17. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
18. Perwakilan Komnas HAM di daerah yang selanjutnya disebut Perwakilan Komnas HAM adalah lembaga yang merupakan bagian dari Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.
19. Komisioner adalah Anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
20. Bagian Pengawasan adalah Bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan Komnas HAM.
21. Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan adalah staf Komnas HAM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, khususnya di Subbagian Pelayanan Pengaduan dan Subbagian Arsip.
22. Pengemban fungsi pengawasan adalah komisioner dan/atau staf Komnas HAM yang mendapatkan mandat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan pengawasan.

Prosedur Standar Pelaksanaan Pengawasan ini disusun dengan maksud dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di bidang pengawasan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Prosedur Standar Pelaksanaan Pengawasan ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pengawasan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 di atas dilakukan dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, menertibkan administrasi penanganan www.djpp.kemenkumham.go.id

laporan, dan meningkatkan kelancaran komunikasi serta koordinasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

Komnas HAM melakukan pengawasan berdasarkan prinsip: a. kejujuran; b. kebenaran; c. keadilan; d. keterbukaan; e. kemandirian; f. non-diskriminasi; dan g. profesionalitas.

(1) Jenis-jenis Diskriminasi Ras dan Etnis yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: a. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu satu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. (2) Pembatasan yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pembatasan bagi seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki suatu lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya karena seseorang tersebut berasal dari ras atau etnis tertentu. (3) Tempat umum yang dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang, antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpulnya orang-orang, misalnya toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa, gedung-gedung pemerintahan, dan sejenisnya.

Unsur-unsur dari Diskriminasi Ras dan Etnis adalah: a. Segala bentuk pembedaan atau pengecualian atau pembatasan atau pemilihan terhadap seseorang atau sekelompok orang dari warga INDONESIA; b. Tindakan pada huruf a di atas dilakukan berdasarkan: b.1. Ras yaitu golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan; dan/atau b.2. Etnis yaitu penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. c. Tindakan pada huruf a di atas berakibat adanya pencabutan atau pengurangan pengakuan atau perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam upaya penyetaraan setiap warga INDONESIA dalam bidang sipil atau politik atau ekonomi atau sosial, atau budaya.

(1) Pengawasan oleh Komnas HAM dapat dilaksanakan berdasarkan laporan dan/atau atas prakarsa Komnas HAM. (2) Pelaksanaan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memberitahu pihak terlapor. (4) Dalam hal tertentu, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. (5) Dalam pelaksanaan pengawasan, Komnas HAM dapat melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak tanggal penugasan.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM. (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Anggota Komnas HAM. Bagian Pertama Laporan Tertulis

Laporan yang disampaikan kepada Komnas HAM harus dalam bentuk tertulis bisa melalui pos, surat elektronik, faksimili atau diserahkan secara langsung ke Komnas HAM atau Perwakilan Komnas HAM di daerah yang kemudian didata oleh Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.

(1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka berdasarkan kewenangannya Komnas HAM dapat berprakarsa untuk melakukan pengawasan atas peristiwa yang diduga terdapat diskriminasi ras dan etnis. (2) Penetapan prakarsa untuk melakukan pengawasan sebagaimana dinyatakan oleh ayat (1) dilakukan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM berdasarkan sifat kemendesakan, bobot masalah atau pertimbangan kebutuhan dilakukannya pemantauan secara berkala.

(1) Laporan harus dalam bentuk tertulis, dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nomor pendaftaran dan bukti pendaftarannya diberikan kepada pelapor. (3) Laporan yang sudah mendapat nomor pendaftaran harus diproses paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima. (4) Penerimaan laporan dilaksanakan oleh Bagian kerja yang secara khusus menangani pelaporan diskriminasi ras dan etnis.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memuat: a. identitas pelapor, korban, dan terlapor; b. permasalahan diskriminasi yang dilaporkan; dan c. penyelesaian yang dimohonkan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri: a. fotokopi identitas pelapor (KTP dan/atau keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang); dan b. dokumen pendukung.

Komnas HAM wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam Pasal 7 didata oleh Administrasi Pelayanan Pengaduan, dan selanjutnya disebut sebagai laporan. (2) Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan melakukan proses pengadministrasian laporan dan kemudian menyerahkan berkas laporan ke Bagian Pengawasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadministrasian laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan.

(1) Laporan yang datang secara langsung diterima oleh staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan. (2) Jika dipandang perlu, pelapor dapat diterima oleh komisioner dengan didampingi staf Bagian Pengawasan dan staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan. (3) Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan yang menerima laporan masyarakat membuat risalah penerimaan laporan langsung dengan disertai daftar hadir pelapor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Risalah penerimaan laporan langsung dan berkas laporan yang disampaikan oleh pelapor serta identitas diri pelapor kemudian dicatatkan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan. (5) Pendataan berkas laporan oleh Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan sampai dengan Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan berkas laporan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas tersebut. (6) Mekanisme penanganan laporan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 11.

Format risalah penerimaan laporan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) setidak-tidaknya memuat ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam format surat pada lampiran pertama.

(1) Berkas Laporan yang diterima oleh Bagian Pengawasan, selanjutnya didata oleh Staf Administrasi Bagian Pengawasan yang bertanggungjawab untuk melakukan pendataan berkas laporan. (2) Berkas laporan setelah selesai dilakukan pendataan diserahkan kepada Kepala Subbagian Pengawasan untuk selanjutnya diteruskan kepada Staf Bagian Pengawasan. (3) Untuk laporan lanjutan, berkas laporan diserahkan kepada Staf Pengawasan yang menangani sebelumnya. (4) Staf Pengawasan, selanjutnya melakukan tindakan antara lain: a. mempelajari laporan; b. jika dipandang perlu dapat menghubungi pihak pelapor dan/atau korban untuk memperoleh keterangan lebih lanjut; c. jika dipandang perlu dapat mendiskusikan dengan Kepala Subbagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan; d. apabila laporan merupakan peristiwa yang diduga terdapat diskriminasi ras dan etnis, maka akan ditindaklanjuti dengan pemantauan dan/atau pencarian fakta serta penilaian. (5) Penanganan laporan yang disebutkan pada ayat (4) butir d akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Guna memudahkan memahami alur penanganan laporan pada Bagian Administrasi dan/atau Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dapat dilihat pada lampiran kedua.

(1) Pemantauan merupakan serangkaian tindakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kebijakan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis serta penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. (2) Pemantauan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut: a. Mengamati penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis b. Mencari data, informasi, dan fakta dengan mendatangi dan memeriksa pelapor, terlapor, korban, dan/atau saksi, serta lembaga/instansi yang terkait c. Meminta, mengumpulkan, dan memeriksa dokumen dan/atau bukti yang terkait d. Mengidentifikasi dan menganalisis temuan pemantauan e. Membuat kesimpulan sementara hasil pemantauan (3) Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Anggota Komnas HAM didampingi oleh staf Bagian Pengawasan berdasarkan laporan dan prakarsa Komnas HAM. (4) Pelaksanaan pemantauan harus dilengkapi dengan surat tugas bagi Pimpinan dan Anggota Komnas HAM ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM, dan bagi staf Komnas HAM ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM. (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat tugas terlampir pada lampiran ketiga dan keempat.

(1) Dalam hal pemantauan dilakukan berdasarkan atas laporan, pelaksanaan pemantauan harus memberitahukan pihak terlapor dan melakukan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait, www.djpp.kemenkumham.go.id

kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. (2) Tindakan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut adalah: a. Pemeriksaan administrasi b. Pemeriksaan melalui surat c. Pemeriksaan melalui tatap muka dengan pelapor d. Pemantauan ke lapangan, jika dianggap perlu dalam penanganan laporan lebih lanjut. (3) Tingkat laporan yang dijadikan dasar pemantauan dilaksanakan berdasarkan sifat laporan, jumlah pelapor, dan tingkat keseriusan pelaporan dengan mempertimbangkan sumber daya di Komnas HAM ketika MEMUTUSKAN melaksanakan pemantauan ke lapangan. (4) Dalam hal pemantauan dilakukan berdasarkan atas prakarsa Komnas HAM, pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. (5) Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja, sejak tanggal surat penugasan.

(1) Dalam melakukan penelaahan terhadap berkas laporan dan dianggap diperlukan pelaksanaan pemantauan lapangan, maka Staf Bagian Pengawasan menyampaikan hasil telaah kepada Kepala Bagian Pengawasan. (2) Hasil telaah sebagaimana tersebut pada ayat (1) selanjutnya akan dilaporkan kepada Anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan pemantauan lapangan. (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan selanjutnya staf Pengawasan membuat perencanaan pemantauan lapangan yang memuat ketentuan antara lain: a. memastikan adanya indikasi tindakan diskriminasi ras dan etnis dan mengidentifikasi secara tepat pihak-pihak yang dilaporkan. b. mengidentifikasi data, informasi, atau fakta yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil. c. mengidentifikasi saksi, korban atau pihak-pihak lainnya yang relevan guna dimintai keterangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

d. MENETAPKAN hipotesa awal. e. mengidentifikasi cara yang paling efisien dan efektif untuk mengumpulkan data, informasi, atau fakta. f. memperkirakan sumber daya yang diperlukan.

(1) Staf Pengawasan yang akan melaksanakan pemantauan lapangan membuat Rencana Pemantauan yaitu Kerangka Acuan dan Jadwal Pemantauan Lapangan sebagaimana disebutkan dalam format pada lampiran kelima. (2) Perencanaan pemantauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan kepada: a. Kepala Bagian Pengawasan dan Kepala Subbagian Laporan Pengawasan dalam bentuk kerangka acuan. b. Kepala Subbagian Rencana Pengawasan dalam bentuk anggaran yang dikerjakan oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani keuangan.

Pemantauan lapangan dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA;

(1) Komposisi dan jumlah tim pemantauan lapangan dipertimbangkan dengan besarnya peristiwa diskriminasi ras dan etnis yang terjadi serta tingkat kesulitan geografis di lapangan. (2) Komposisi jumlah tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Komisioner, Staf Bagian Pengawasan, dan Staf administrasi Bagian Pengawasan yang menangani keuangan. (3) Dalam melakukan pemantauan lapangan yang berada di wilayah Perwakilan Komnas HAM di daerah, dapat mengikutsertakan unsur dari Perwakilan Komnas HAM di daerah. (4) Dalam hal tertentu, keberangkatan tim pemantauan lapangan dapat dilakukan tanpa Anggota Komnas HAM, namun tetap melakukan koordinasi dengan Anggota Komnas HAM. (5) Kualifikasi Anggota Tim Pemantau lapangan, disesuaikan dengan uraian jabatan masing-masing anggota tim. (6) Sebelum melakukan pemantauan lapangan, Staf Bagian Pengawasan mempersiapkan pemantauan ke lapangan, antara lain:

www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Berkoordinasi dengan Staf Bagian Administrasi Pengawasan yang bertanggung jawab menangani keuangan dalam menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan tim di lapangan; b. Menghubungi para pihak yang akan ditemui melalui surat dan atau telepon.

Staf Bagian Pengawasan yang menangani laporan harus melakukan pemantauan secara berkala untuk memantau perkembangan penanganan laporan yang ditangani, baik melalui surat maupun telepon.

(1) Hasil pemantauan lapangan akan dinilai untuk menentukan ada atau tidaknya tindakan diskriminasi ras dan etnis dalam peristiwa yang dilaporkan. (2) Hasil penilaian yang disebutkan pada ayat (1) akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

(1) Setelah selesai melakukan pemantauan lapangan, maka tim wajib menyusun laporan pelaksanaan pemantauan lapangan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Staf Pengawasan bersama Anggota menyusun laporan singkat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah menjalankan tugas sebagaimana format pada lampiran keenam. b. Staf Pengawasan bersama Anggota menyusun laporan lengkap sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menjalankan tugas sebagaimana format pada lampiran ketujuh. c. Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggungjawab menangani keuangan menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada Kepala Subbagian Administrasi Rencana Pemantauan dan Penyelidikan sekurang- kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah kembali dari menjalankan tugas. (2) Jika dipandang perlu, laporan hasil pemantauan lapangan dapat dibahas dalam rapat Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan maupun dalam rapat Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pencarian Fakta merupakan serangkaian tindakan guna menemukan atau mencari data, informasi dan fakta terhadap orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis. (2) Untuk melaksanakan pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komnas HAM bertugas dan berwenang: a. Meminta dan mendengar keterangan dari pelapor, terlapor, korban dan/atau saksi, dan pihak terkait; b. Meninjau dan memeriksa tempat kejadian; c. Mengidentifikasi dan menganalisis hasil temuan fakta; d. Memeriksa dokumen dan/atau bukti terkait yang diminta; e. Membuat kesimpulan sementara hasil temuan fakta; (3) Pelaksanaan pencarian fakta dilakukan oleh Anggota Komnas HAM didampingi oleh Staf Pengawasan. (4) Pelaksanaan pencarian fakta harus dilengkapi dengan surat tugas bagi Pimpinan dan Anggota Komnas HAM ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM, dan bagi Staf Komnas HAM ditanda tangani oleh Sekjen Komnas HAM. (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat tugas terlampir pada lampiran kedelapan dan kesembilan.

(1) Pelaksanaan pencarian fakta harus memberitahukan pihak terlapor dan melakukan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa pemberitahuan. (2) Pelaksanaan pencarian fakta dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal surat penugasan.

(1) Tingkat laporan yang dijadikan dasar pencarian fakta dilaksanakan berdasarkan sifat laporan, jumlah pelapor, dan tingkat keseriusan pelaporan dengan mempertimbangkan sumber daya di Komnas HAM ketika MEMUTUSKAN melaksanakan pemantauan ke lapangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pencarian Fakta dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemantauan dan/atau dapat dilaksanakan tersendiri apabila hasil pemantauan masih memerlukan kelengkapan data. Pasal 32 (1) Dalam melakukan penelaahan terhadap berkas laporan dan dianggap diperlukan pelaksanaan pencarian fakta, maka Staf Pengawasan menyampaikan hasil telaah kepada Kepala Subbagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan dan/atau Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan. (2) Hasil telaah sebagaimana tersebut pada ayat (1) selanjutnya akan dilaporkan kepada Anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan pencarian fakta. (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Anggota yang ditunjuk untuk mengampu Pengawasan selanjutnya Staf Pengawasan membuat perencanaan pencarian fakta yang memuat ketentuan antara lain: a. memastikan adanya indikasi tindakan diskriminasi ras dan etnis dan mengidentifikasi secara tepat pihak-pihak yang dilaporkan. b. mengidentifikasi data, informasi, atau fakta yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil. c. mengidentifikasi saksi, korban atau pihak-pihak lainnya yang relevan guna dimintai keterangannya. d. MENETAPKAN hipotesa awal. e. mengidentifikasi cara yang paling efisien dan efektif untuk mengumpulkan data, informasi, atau fakta. f. memperkirakan sumber daya yang diperlukan.

(1) Staf Bagian Pengawasan yang akan melaksanakan pencarian fakta membuat Rencana Pencarian Fakta yaitu Kerangka Acuan dan Jadwal Pencarian Fakta sebagaimana disebutkan dalam format pada lampiran kesepuluh. (2) Perencanaan pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan kepada: a. Kepala Bagian Administrasi Pengawasan dan Kepala Subbagian Laporan Pengawasan dalam bentuk kerangka acuan. b. Kepala Subbagian Rencana Pengawasan dalam bentuk anggaran yang dikerjakan oleh Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan yang bertanggung jawab menangani keuangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pencarian Fakta dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Komposisi dan jumlah tim pencarian fakta dipertimbangkan dengan besarnya peristiwa diskriminasi ras dan etnis yang terjadi serta tingkat kesulitan geografis di lapangan. (2) Komposisi jumlah tim pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Komisioner, Staf Pengawasan, dan Staf Bagian Administrasi Pengawasn yang menangani keuangan. (3) Dalam melakukan pencarian fakta yang berada di wilayah Perwakilan Komnas HAM di daerah, dapat mengikutsertakan unsur dari Perwakilan Komnas HAM di daerah. (4) Dalam hal tertentu, keberangkatan tim pencarian fakta dapat dilakukan tanpa Anggota Komnas HAM, namun tetap melakukan koordinasi dengan Anggota Komnas HAM. (5) Kualifikasi anggota Tim pencari fakta, disesuaikan dengan uraian jabatan masing-masing anggota tim. (6) Sebelum melakukan pencarian fakta, Staf Pengawasan mempersiapkan perencanaan pencarian fakta, antara lain: a. Berkoordinasi dengan Staf Bagian Administrasi Pengawasan yang bertanggung jawab menangani keuangan dalam menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan tim di lapangan; b. Menghubungi para pihak yang akan ditemui melalui surat dan/atau telepon.

(1) Hasil pencarian fakta akan dinilai untuk menentukan ada atau tidaknya tindakan diskriminasi ras dan etnis dalam peristiwa yang dilaporkan. (2) Hasil penilaian yang disebutkan pada ayat (1) akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

(1) Setelah selesai melakukan pencarian fakta, maka tim wajib menyusun laporan pelaksanaan pencarian fakta dengan ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Staf Pengawasan bersama Anggota menyusun laporan singkat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah menjalankan tugas sebagaimana format pada lampiran kesebelas. b. Staf Pengawasan bersama Anggota menyusun laporan lengkap sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menjalankan tugas sebagaimana format pada lampiran keduabelas. c. Staf Bagian Administrasi Pengawasan yang bertanggungjawab menangani keuangan menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada Kepala Subbagian Administrasi Rencana Pengawasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah kembali dari menjalankan tugas. (2) Jika dipandang perlu, laporan hasil pencarian fakta dapat dibahas dalam Sidang Paripurna.

(1) Penilaian merupakan kesimpulan atau pendapat atas hasil pemantauan dan/atau pencarian fakta terhadap dugaan ada atau tidaknya diskriminasi ras dan etnis. (2) Untuk membuat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komnas HAM bertugas dan berwenang: a. MENETAPKAN pendapat yang obyektif dan dilandasi oleh bukti yang cukup mengenai dugaan ada atau tidaknya diskriminasi ras dan etnis; b. membuat rekomendasi dalam hal ada dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan c. memberitahukan kepada pihak pelapor dan terlapor dalam hal tidak ditemukan dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis.

(1) Dalam hal penilaian hasil pengawasan dinyatakan tidak ditemukan dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c maka Komnas HAM menghentikan pemantauan dan/atau pencarian fakta. (2) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor (3) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka kembali dalam hal ditemukan bukti baru. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal Komnas HAM MENETAPKAN pendapat mengenai adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada yang bersangkutan atau kepada pimpinan lembaga tersebut, sebagaimana format pada lampiran ketigabelas. (2) Orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka rekomendasi diteruskan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana format pada lampiran keempatbelas.

(1) Dalam hal Komnas HAM MENETAPKAN pendapat mengenai adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan tersebut, sebagaimana format pada lampiran kelimabelas. (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka rekomendasi tersebut diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fungsi pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana format pada lampiran keenambelas.

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) wajib memberitahukan hasil tindak lanjut rekomendasi kepada Komnas HAM paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak rekomendasi diterima. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemberitahuan hasil tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komnas HAM kepada pelapor.

Dalam hal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak ditindaklanjuti, Komnas HAM dapat juga mengumumkan hasil penilaian kepada publik.

(1) Dalam hal penilaian hasil pengawasan dinyatakan tidak ditemukan dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b1, maka Komnas HAM menghentikan pemantauan dan/atau pencarian fakta. (2) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor sebagaimana format pada lampiran ketujuhbelas dan kedelapanbelas. (3) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka kembali dalam hal ditemukan bukti baru.

(1) Dalam hal penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, memuat indikasi terjadinya tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka penilaian tersebut disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) Penyampaian kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA berupa dokumen hasil penilaian. (3) Komnas HAM dapat meminta informasi secara berkala kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA untuk memastikan tindak lanjut atas penilaian Komnas HAM. (4) Komnas HAM dapat meminta laporan perkembangan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan maupun gelar perkara yang dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Komnas HAM dapat memberikan kesaksian, keahlian, dan pendapatnya berdasarkan pemantauan atau pencarian fakta pada pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis ini dan dianggap perlu demi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan rapat Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan atau rapat Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.

Prosedur Pelaksanaan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis ini dapat diubah berdasarkan keputusan Sidang Paripurna.

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Komnas HAM yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komnas HAM ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2014 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA,

SITI NOOR LAILA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id