Pasal 8

(1) Sekretaris melakukan penelaahan dan persetujuan RKBMN yang diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang dan/atau kementerian/lembaga untuk penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara sejak kewenangan delegasi tersebut berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tahapan penelaahan RKBMN meliputi: a. penelitian usulan RKBMN oleh Sekretaris; b. forum penelaahan RKBMN antara Sekretaris; c. persetujuan hasil penelaahan RKBMN oleh Sekretaris; dan d. penandatanganan RKBMN hasil penelaahan. (3) Tahapan penelaahan dan persetujuan RKBMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.