Pasal 55

(1) Dalam hal ditemukannya pelanggaran atas Nonperizinan oleh pemegang Izin dan perlunya dilakukan pencabutan atas Nonperizinan, Unit Kerja Teknis mengirimkan rekomendasi pencabutan Nonperizinan kepada Kepala. (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala melakukan pencabutan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.