Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat A.3 menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan sektorgerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan siber; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan siber; c. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan siber; d. penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan sektorgerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan siber; e. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan siber; f. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidanglain di Lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah

teritorial dan kejahatan siber berdasarkan prinsip koordinasi; g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan siber; h. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan siber; i. penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan siber; dan j. penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor gerakan teroris dan radikal, pengawasan wilayah teritorial dan kejahatan siber kepada Kejaksaan di daerah dan Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik INDONESIA di luar negeri.