Pasal 5

(1) Standar operasional prosedur ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara. (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap standar operasional prosedur, pimpinan unit kerja harus menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.