Pasal 28

(1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah MENETAPKAN kebijakan internal sesuai dengan kebutuhan pada setiap instansi. (2) Kebijakan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan terkait SPBE; b. penetapan organisasi pelaksana manajemen pengetahuan SPBE; c. penetapan personil pelaksana manajemen pengetahuan SPBE; dan d. pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat:

1. arah kebijakan internal;
2. tujuan penerapan;
3. pihak-pihak yang berkepentingan;
4. strategi pelaksanaan; dan
5. sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE.