Pasal 51

(1) Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara secara tertib, teratur, dan kronologis. (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Kerugian Negara pada lingkungan BPS Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pejabat pengawas atau setara yang menangani fungsi keuangan; b. Kerugian Negara pada lingkungan BPS Provinsi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Politeknik Statistika STIS dilaksanakan oleh pejabat administrator atau setara yang menangani fungsi keuangan; dan c. Kerugian Negara pada lingkungan BPS dilaksanakan oleh Biro Keuangan;