Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2026 tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan - JDIH BPK
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kelompok Ahli di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah kumpulan atau sekelompok orang yang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya diangkat untuk memberikan masukan, saran, pertimbangan, dan
pandangan kepada kepala badan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2.
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya
disingkat
BPOM
adalah
lembaga
pemerintah
nonkementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
3.
Kepala Badan adalah Kepala BPOM.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN KELOMPOK AHLI
Pasal 2 (1) Kelompok Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 3 Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, pertimbangan, dan pandangan kepada Kepala Badan.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Kelompok Ahli:
a.
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
sesuai keahliannya;
b.
melakukan telaahan dan analisis untuk membantu tugas
dan fungsi BPOM; dan
c.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
Pasal 5
(1)
Kelompok Ahli terdiri atas:
a.
pakar bidang kebijakan pengawasan sediaan farmasi
dan pangan olahan;
b.
pakar bidang komunikasi publik;
c.
pakar bidang transformasi digital; dan
d.
pakar bidang lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)
Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak 5 (lima) orang untuk setiap pakar pada bidangnya.
(3)
Jumlah Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran BPOM.
BAB III PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK AHLI
Pasal 6 Kelompok Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan Pancasila; e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 7 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dipenuhi dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Kelompok Ahli serta kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai Kelompok Ahli; b. kartu tanda penduduk; c. daftar riwayat hidup; d. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; f. surat keterangan catatan kepolisian; dan g. nomor pokok wajib pajak.
Pasal 8 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan verifikasi oleh BPOM.
Pasal 9 (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memenuhi persyaratan, Sekretaris Utama BPOM menyampaikan rancangan keputusan pengangkatan Kelompok Ahli kepada Kepala Badan. (2) Pengangkatan Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat melaksanakan tugas masing-masing pakar dibidangnya yang ditandatangani oleh Kepala Badan. (3) Masa tugas Kelompok Ahli ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 10
(1)
Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) berhenti dari penugasan apabila:
a.
meninggal dunia;
b.
mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang
diajukan kepada Kepala Badan; atau
c.
diberhentikan.
(2)
Diberhentikan dari penugasan sebagai Kelompok Ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
a.
tidak melaksanakan tugasnya;
b.
melanggar
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; atau
c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Utama BPOM menyampaikan rancangan keputusan pemberhentian Kelompok Ahli kepada Kepala Badan.
Pasal 11 Pengangkatan dan/atau pemberhentian Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.
BAB IV HAK KEUANGAN
Pasal 12 (1) Kelompok Ahli yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan hak keuangan berupa honorarium. (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium narasumber/pakar/praktisi/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setingkat honorarium narasumber/pakar/ praktisi/profesional paling banyak 20 (dua puluh) jam per orang setiap bulan. (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan berdasarkan: a. surat melaksanakan tugas masing-masing ahli bidang yang ditandatangani oleh Kepala Badan; dan b. dokumen hasil pelaksanaan tugas.
Pasal 13 Pajak penghasilan atas hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Pendanaan hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15 Kepala Badan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Kelompok Ahli dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, tenaga ahli atau pakar yang telah ditetapkan sebagai Kelompok Ahli dimaknai sebagai Kelompok Pakar berdasarkan Peraturan Badan ini.
Pasal 17 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2026
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Œ
TARUNA IKRAR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
