Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2021 tentang INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN OLAHAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
3. Informasi Nilai Gizi yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat gizi dan zat nongizi Pangan Olahan sebagaimana produk Pangan Olahan dijual (as sold) sesuai dengan format yang dibakukan.
4. Zat Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, serat pangan, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan komponen lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan manusia.
5. Zat Nongizi adalah senyawa atau komponen bioaktif/fungsional yang terdapat dalam pangan yang tidak berfungsi sebagai Zat Gizi tetapi memengaruhi kesehatan.
6. Takaran Saji adalah jumlah Pangan Olahan yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan, yang sesuai untuk Pangan Olahan tersebut.
7. Acuan Label Gizi yang selanjutnya disingkat ALG adalah acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada Label.
8. Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat INDONESIA yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata- rata Zat Gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari

bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat. 9. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya. 10. Batas Toleransi Hasil Analisis Zat Gizi adalah nilai kisaran yang dapat diterima dari hasil analisis Zat Gizi dibandingkan dengan nilai yang dicantumkan pada ING. 11. 2D Barcode adalah representasi grafis dari data digital dalam format dua dimensi berkapasitas decoding tinggi yang dapat dibaca oleh alat optik yang digunakan untuk identifikasi, penjejakan, dan pelacakan. 12. Satuan Metrik adalah satuan berat atau isi/volume antara lain gram atau mililiter. 13. Ukuran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat URT adalah ukuran atau takaran yang lazim digunakan di rumah tangga untuk menaksir jumlah pangan yang dikonsumsi, antara lain sendok teh, sendok makan, sendok takar, gelas, botol, kaleng, mangkuk, bungkus/saset, keping, buah, biji, butir, potong, iris, dan kotak. 14. Formula Bayi adalah formula sebagai pengganti air susu ibu untuk bayi sampai umur 6 (enam) bulan yang secara khusus diformulasikan untuk menjadi satu-satunya sumber gizi dalam bulan-bulan pertama kehidupannya sampai bayi diperkenalkan dengan makanan pendamping air susu ibu. 15. Formula Lanjutan adalah formula yang diperoleh dari susu sapi atau susu hewan lain dan/atau bahan yang berasal dari hewan dan/atau yang berasal dari tumbuh- tumbuhan yang semuanya telah dibuktikan sesuai untuk bayi usia 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

16. Formula Pertumbuhan adalah formula yang diperoleh dari susu sapi atau susu hewan lain dan/atau bahan yang berasal dari hewan dan/atau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang semuanya telah dibuktikan sesuai untuk anak usia lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan.
17. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan bergizi yang diberikan disamping air susu ibu kepada bayi berusia 6 (enam) bulan ke atas sampai anak usia 24 (dua puluh empat) bulan atau di luar rentang usia tersebut berdasarkan indikasi medis, untuk mencapai kecukupan gizi.
18. Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus yang selanjutnya disingkat PKMK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit/gangguan tertentu.
19. Pelaku Usaha Pangan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Olahan wajib mencantumkan ING pada Label.

(1) Pencantuman ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi dekafein, biji kopi, teh bubuk/serbuk/celup termasuk seduhan herbal, air minum dalam kemasan, air soda, herba, rempah-rempah, bumbu, kondimen,

cuka makan, ragi, dan bahan tambahan pangan. (2) Air minum dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. air mineral; b. air demineral; c. air mineral alami; d. air minum embun; dan e. air minum pH tinggi.

ING dilarang dicantumkan pada Label minuman beralkohol.

(1) ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam bentuk tabel. (2) Tabel ING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi: a. Takaran Saji; b. jumlah sajian per kemasan; c. jenis dan jumlah kandungan Zat Gizi; d. jenis dan jumlah kandungan Zat Nongizi; e. persentase AKG; dan f. catatan kaki. (3) Jenis Zat Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang harus dicantumkan terdiri atas: a. energi total; b. lemak total; c. lemak jenuh; d. protein; e. karbohidrat total; f. gula; dan g. garam (natrium).

(4) Persentase AKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung berdasarkan ALG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tabel ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dicantumkan per satu Takaran Saji. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tabel ING Formula Bayi, Formula Lanjutan, Pangan Olahan yang wajib fortifikasi, PKMK, Pangan Olahan antara, dan Pangan Olahan dengan ukuran kemasan kurang dari satu Takaran Saji. (3) Tabel ING sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Formula Bayi dan Formula Lanjutan harus dicantumkan: a. per 100 (seratus) gram dan per 100 (seratus) kilokalori; atau b. per 100 (seratus) mililiter dan per 100 (seratus) kilokalori. (4) Tabel ING sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pangan Olahan yang wajib fortifikasi dan Pangan Olahan antara harus dicantumkan per 100 (seratus) gram atau per 100 (seratus) mililiter. (5) Tabel ING sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pangan Olahan antara dapat dicantumkan per kemasan jika memiliki berat bersih atau isi bersih kurang dari 100 (seratus) gram atau 100 (seratus) mililiter. (6) Tabel ING sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pangan Olahan dengan ukuran kemasan kurang dari satu Takaran Saji wajib dicantumkan per kemasan. (7) Ukuran kemasan kurang dari satu Takaran Saji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap memperhatikan jumlah konsumsi yang wajar sebagai Pangan Olahan. (8) Tabel ING sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PKMK harus dicantumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pencantuman tabel ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pencantuman tabel ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuktikan dengan hasil analisis Zat Gizi dari laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium lain yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Pangan Olahan impor, hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh: a. laboratorium dari negara asal yang telah terakreditasi oleh lembaga berwenang setempat; atau b. laboratorium dari negara asal yang mempunyai perjanjian saling pengakuan baik dengan lembaga berwenang dan/atau laboratorium terakreditasi di INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Pangan Olahan selain Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus yang diproduksi usaha mikro dan usaha kecil. (2) Kriteria usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerapan pencantuman ING untuk Pangan Olahan yang diproduksi usaha mikro dan usaha kecil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pencantuman ING untuk Pangan Olahan yang diproduksi usaha mikro dan usaha kecil.

(1) Takaran Saji Pangan Olahan digunakan untuk pencantuman ING. (2) Pangan Olahan dengan jenis dan varian yang sama, termasuk rasa, komposisi, nama dagang, dan desain Label yang diproduksi oleh produsen yang sama, Takaran Saji Pangan Olahan wajib dicantumkan dalam satu ukuran yang sama. (3) Produsen yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk produsen penerima kontrak. (4) Pencantuman Takaran Saji Pangan Olahan harus memenuhi ketentuan Takaran Saji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Takaran Saji Pangan Olahan dinyatakan dalam: a. Satuan Metrik; atau b. Satuan Metrik dan URT. (2) Satuan Metrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. satuan berat untuk Pangan Olahan berbentuk padat dapat berupa gram atau miligram; b. satuan isi/volume untuk Pangan Olahan berbentuk cair dapat berupa mililiter; dan c. satuan berat atau isi/volume untuk Pangan Olahan berbentuk semi padat.

(3) Pangan Olahan berupa Formula Bayi, Formula Lanjutan, MP-ASI berbentuk bubuk, MP-ASI berbentuk cair, MP- ASI berbentuk semi padat, dan PKMK wajib dilengkapi dengan alat takar. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk MP-ASI berbentuk bubuk jika jumlah sajian per kemasan paling banyak 4 (empat) sajian. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pangan Olahan yang dikemas dalam sajian tunggal untuk satu kali konsumsi.

Hasil analisis Zat Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus sesuai dengan Batas Toleransi Hasil Analisis Zat Gizi dan Zat Nongizi.

Batas Toleransi Hasil Analisis Zat Gizi dan Zat Nongizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Pangan Olahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. hasil analisis Zat Gizi dan Zat Nongizi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai yang tercantum dalam tabel ING; b. hasil analisis Zat Gizi tertentu berupa energi total, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, gula, dan garam (natrium), tidak boleh lebih dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai yang tercantum pada tabel ING; c. hasil analisis Zat Gizi tertentu berupa lemak total, gula, dan garam (natrium) tidak boleh kurang dari 60% (enam puluh persen) dari nilai yang tercantum pada tabel ING;

d. hasil analisis Zat Gizi tertentu berupa lemak jenuh dan kolesterol tidak boleh kurang dari 40% (empat puluh persen) dari nilai yang tercantum pada tabel ING; dan/atau e. hasil analisis Zat Gizi tertentu berupa lemak trans tidak boleh lebih dari yang dicantumkan pada ING.

(1) Dalam hal Pangan Olahan mencantumkan Klaim, Batas Toleransi Hasil Analisis Zat Gizi dan Zat Nongizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. hasil analisis Zat Gizi dan Zat Nongizi paling sedikit sama dengan nilai yang tercantum dalam tabel ING; dan/atau b. hasil analisis Zat Gizi tertentu berupa energi total, lemak total, lemak jenuh, kolesterol, lemak trans, gula, dan garam (natrium) tidak boleh lebih dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai yang tercantum pada tabel ING. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pangan Olahan yang mencantumkan Klaim “rendah”, “bebas”, “kurang”, atau Klaim yang semakna, Batas Toleransi Hasil Analisis Zat Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. hasil analisis Zat Gizi lemak total, gula, dan garam (natrium) tidak boleh kurang dari 60% (enam puluh persen) dari nilai yang tercantum pada tabel ING; b. hasil analisis Zat Gizi lemak jenuh dan kolesterol tidak boleh kurang dari 40% (empat puluh persen) dari nilai yang tercantum pada tabel ING; dan/atau c. hasil analisis Zat Gizi lemak trans tidak boleh lebih dari nilai yang tercantum pada tabel ING. (3) Batas Toleransi Hasil Analisis Zat Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Pangan Olahan yang wajib fortifikasi paling sedikit sama dengan persyaratan

kandungan fortifikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pangan Olahan memiliki persyaratan batas maksimum dan/atau minimum Zat Gizi dan Zat Nongizi, Batas Toleransi Hasil Analisis Zat Gizi dan Zat Nongizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan batas maksimum dan/atau minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pangan Olahan yang mencantumkan tabel ING dapat mencantumkan ING pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca. (2) Pencantuman ING pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Formula Bayi, Formula Lanjutan, MP-ASI, dan PKMK. (3) Pencantuman ING pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Zat Gizi, jumlah Zat Gizi, dan persentase AKG per saji atau per kemasan. (4) Jenis Zat Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. energi total; b. lemak total; c. lemak jenuh; d. gula; dan e. garam (natrium).

(5) Dikecualikan dari ketentuan pencantuman Zat Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pangan Olahan yang mengandung Zat Gizi tersebut dalam jumlah yang tidak bermakna. (6) Selain mencantumkan jenis Zat Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jenis Zat Gizi lainnya dapat dicantumkan sepanjang mencantumkan Klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pencantuman persentase AKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan tabel ING, kecuali energi total dinyatakan dengan satuan kilokalori dan gula dinyatakan dengan satuan gram. (8) Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mencakup seluruh monosakarida dan disakarida. (9) Dalam hal Pangan Olahan berupa susu dan hasil olahannya atau Pangan Olahan mengandung susu, gula sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dihitung tidak termasuk laktosa. (10) Pencantuman ING pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Zat Gizi harus dalam bentuk dan warna yang sama. (11) Format pencantuman ING pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pangan Olahan yang mencantumkan tabel ING dapat mencantumkan logo dengan tulisan “pilihan lebih sehat” pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca. (2) Persyaratan pencantuman logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pencantuman ING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan jenis Pangan Olahan yang mencantumkan logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini hanya dapat digunakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan. (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan pengkajian kepada Kepala Badan c.q. Direktur Standardisasi Pangan Olahan. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan memberikan keputusan berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan. (5) Formulir permohonan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Pangan Olahan yang telah mendapatkan izin edar sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

(2) Pangan Olahan yang sedang dalam proses pengajuan izin edar tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi dasar pengajuannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan. (3) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Badan ini paling lambat 22 Februari 2022.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 948), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO