Pasal 2

(1) Pedoman Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.