Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang PETA PROSES BISNIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah.

2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

3. Peta Subproses Bisnis adalah bagian dari proses yang memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses bisnis.

4. Peta Relasi Proses Bisnis adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses bisnis dan hubungan pihak- pihak tersebut dalam proses bisnis.

5. Peta Lintas Fungsi (Cross Function Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

6. Proses Utama adalah proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama.

7. Proses Manajerial adalah proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari proses utama.

8. Proses Lainnya adalah proses yang mengungkit proses utama dan proses manajerial.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Renstra BPKP, adalah dokumen perencanaan BPKP untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis atau langkah- langkah yang harus diikuti seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/kegiatan sehingga mencapai hasil kerja yang maksimal, efisien, ekonomis, dan efektif.

11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

(1) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan: a. untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terintegrasi proses bisnis BPKP sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP; b. mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP yang didukung dan dikelola menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel; dan c. sebagai acuan dalam penyusunan atau pengembangan SOP dan atau Pedoman dan/atau Petunjuk Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja secara efisien, efektif dan akuntabel. (2) Peta Proses Bisnis bertujuan:

a. memberikan informasi kepada internal dan eksternal BPKP mengenai hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan Renstra serta tugas dan fungsi BPKP. b. sebagai dasar yang kuat bagi penyusunan atau pembuatan atau pengembangan SOP dan atau Pedoman dan atau Petunjuk Teknis dan atau kebijakan lainnya secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung Renstra serta tugas dan fungsi BPKP.

Ruang Lingkup Peta Proses Bisnis meliputi: a. peta proses; b. peta subproses; c. peta relasi; dan d. peta lintas fungsi (cross function map).

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan dalam empat tahapan yaitu: a. persiapan dan perencanaan; b. pengembangan; c. penerapan/implementasi; dan d. pemantauan dan evaluasi. (2) Tahap persiapan dan perencaan merupakan langkah awal penyusunan peta proses bisnis yang mencakup identifikasi tugas dan fungsi BPKP, rencana strategis, rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran BPKP untuk mengetahui aktivitas/proses kerja/kegiatan di lingkungan BPKP. (3) Pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh BPKP memperhatikan prinsip berikut: a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.

b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan oleh BPKP. c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan. (4) Tahap pengembangan merupakan tahap penyusunan peta proses bisnis organisasi, yang terdiri dari: a. identifikasi ruang lingkup organisasi BPKP berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan; dan b. menjabarkan hasil identifikasi tersebut menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. (5) Tahap penerapan/implementasi peta proses bisnis meliputi: a. pengesahan peta proses bisnis; b. pendistribusian peta proses bisnis; c. penyimpanan, d. penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis; dan e. perubahan peta proses bisnis. (6) Tahap pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali oleh unit organisasi BPKP yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan. (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis BPKP dan untuk memastikan implementasi proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Prinsip penyusunan Peta Proses Bisnis terdiri atas: a. definitif; b. urutan; c. pelanggan atau pengguna layanan; d. nilai tambah; e. keterkaitan; f. fungsi silang;

g. sederhana representatif; dan h. konsensus subjektif.

(1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah rumpun kegiatan/proses kerja. (2) Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. proses manajerial; b. proses utama; dan c. proses lainnya.

(1) Peta Subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah uraian lebih rinci dari peta proses. (2) Peta Subproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. subproses pada masing-masing proses manajerial; b. subproses pada masing-masing proses utama; dan c. subproses pada masing-masing proses lainnya.

Peta Relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah peta hubungan yang menggambarkan pelaku atau unit kerja sesuai struktur organisasi dalam sub proses pada proses manajerial, proses utama, dan proses lainnya.

Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja.

Peta Proses Bisnis BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA