Pasal 2

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat uraian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPKP dan mekanisme pengelolaan kinerja dalam rangka mencapai target-target kinerja. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian kinerja, dan pelaporan.