Pasal 2

Pejabat yang berwenang menolak atau memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu: a. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat Penata Muda (Gol. III/a) ke atas di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; b. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pengatur Tingkat I (Gol. II/d) ke bawah di lingkungan Sekretariat Utama, Kedeputian, Pusat-Pusat, dan Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; atau c. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pengatur Tingkat I (Gol. II/d) ke bawah di lingkungan masing-masing.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA