Pasal 469

Subauditorat Kepulauan Riau mempunyai tugas: a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;

2. mengusulkan tim pemeriksa;

3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;

5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.