Pasal 9A

(1) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan PesertaBukan Pekerja yang merupakan penduduk di wilayahnya menjadi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Proses pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) dan kepesertaannya berlaku pada saat pendaftaran. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Pemerintah Daerah yang mendaftarkan seluruh penduduk di wilayahnya, kecuali diperjanjikan lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

ttd

FACHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA