Pasal 49

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara. (2) Pengajuan permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKN dengan disertai bukti pendukung. (3) Dalam hal dapat dibuktikan penagihan lebih besar daripada yang seharusnya, Sekretaris Utama menerbitkan keputusan pengurangan tagihan negara. (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; dan b. jumlah pengurangan tagihan negara.