Pasal 28

(1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali. (2) Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPN.