Pasal 7

(1) Visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit dilaksanakan melalui peninjauan atau kunjungan lapangan. (2) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. penilaian kebutuhan penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme; atau b. hasil penilaian permohonan fasilitasi.