Pasal 11

Renaksi Tahun 2019 dijadikan sebagai:

1. pedoman penyusunan rencana kerja pengelolaan perbatasan negara oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
2. pedoman penyusunan rencana aksi pengelolaan perbatasan negara oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
3. acuan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaran

pengelolaan perbatasan negara.