Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan Wilayah Pencarian dan Pertolongan INDONESIA dengan Wilayah Pencarian dan Pertolongan negara lain, kewenangan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

diatur dalam perjanjian antarnegara. (2) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan hukum internasional dengan mengutamakan kepentingan nasional.