Pasal 36

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Satker yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan setiap kerugian negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.