Pasal 17

(1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Satker untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan

harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).