Pasal 21

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian dari jabatannya karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunkin selama masa pemberhentian dari jabatannya. (2) Dalam hal Pegawai yang dikenakan pemberhentian dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tunkin dibayarkan kembali sesuai dengan jabatan yang didudukinya.