Pasal 7A
(1) Dalam hal terdapat perubahan atas surat persetujuan yang telah terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), Pelaku Usaha dapat
mengajukan permohonan perubahan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). (2) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan perubahan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat alasan perubahan dan laporan realisasi impor atas surat persetujuan pemanfaatan insentif yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. (3) Format laporan realisasi impor atas surat persetujuan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan hilirisasi melakukan verifikasi atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan hasil: a. permohonan lengkap dan benar sesuai ketentuan; b. permohonan perlu dilengkapi, dan/atau diperbaiki atas kekurangan dan/atau kesalahan sesuai hasil verifikasi; atau c. permohonan ditolak karena tidak sesuai ketentuan. (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Sistem OSS menerbitkan perubahan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dalam waktu 5 (lima) Hari. (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, permohonan untuk penerbitan perubahan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat belum dapat diproses lebih lanjut dan dikembalikan kepada Pelaku Usaha. (7) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) dan perubahan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dokumen persyaratan dalam pengajuan surat keterangan impor completely built up kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk keperluan tes pasar dalam rangka investasi dan perubahannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (8) Format perubahan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Di antara Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran IVA, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Di antara Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VA, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
ROSAN PERKASA ROESLANI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж