Pasal 13
(1) Komponen nilai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diperoleh dari: a. penilaian Organisasi Pengusaha terhadap Kinerja PTSP Pemda; dan b. penilaian PTSP Pemda provinsi terhadap Kinerja PTSP Pemda kabupaten/kota. (2) Kriteria, indikator, tolok ukur, dan pembobotan komponen nilai pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan: a. Lembar Penilaian Organisasi Pengusaha untuk Penilaian Kinerja PTSP Pemda; dan b. Lembar Penilaian PTSP Pemda provinsi untuk Penilaian Kinerja PTSP Pemda kabupaten/kota, yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- Mengubah BAB XI PENUTUP, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2021
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHLIL LAHADALIA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA