Pasal 9
BAB 3 — HUKUMAN DISIPLIN
(1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang: a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
menaati ketentuan peraturan perundang- undangan;
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. c. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
(2) Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran-Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa: a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; b. melakukan kegiatan yang merugikan negara; c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.